Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Dana Bagi Hasil Dari Pemerintah Pusat Berkurang
Wacana Kerek Tarif Bus Transjakarta Nongol Lagi
Sabtu, 11 Oktober 2025 06:25 WIB
Sebelumnya
Nova menambahkan, pembahasan mengenai tarif juga berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Menurut dia, penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, turut mempengaruhi kemampuan APBD DKI dalam menanggung subsidi PSO.
“Dengan adanya pemangkasan DBH, kami tengah menjajaki kemungkinan agar sebagian subsidi transportasi publik, dapat didukung pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat,” ucapnya.
Nova memastikan, DPRD DKI tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik di Jakarta, meskipun DBH melorot. “Subsidi transportasi, pada dasarnya untuk masyarakat Jakarta. Karena itu, layanan harus terus ditingkatkan, mulai dari kenyamanan halte, kebersihan toilet, hingga penyediaan fasilitas ibadah,” tandasnya.
Baca juga : Sejumlah Vendor Kembalikan Uang Bernilai Miliaran Rupiah
Hal senada disampaikan Anggota Komisi B Andri Santosa. Dia mengatakan, untuk menaikkan tarif transportasi, harus ada pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Apalagi di tengah kondisi saat ini, banyak tuntutan dari masyarakat yang disuarakan dalam demonstrasi-demonstrasi.
Namun, mengingat tarif yang sejak awal tidak pernah naik, Andri menyebut, wacana kenaikan tarif harus dipertimbangkan secara matang. “Untuk mengurangi besaran subsidi,” katanya.
Apalagi, akibat pemotongan DBH, APBD DKI yang sudah ditetapkan sebesar Rp 95 triliun, turun jadi Rp 79 triliun pada tahun 2026.
Baca juga : Lanjutkan Perjuangan, Azzurri!
Supaya penurunan itu tidak mengganggu pelayanan, perluasan rute dan target zero carbon yang harus tuntas, dan seluruh transportasi publik menggunakan tenaga listrik pada 2030, maka besaran subsidi harus dievaluasi.
Target itu, lanjut dia, tentu membutuhkan anggaran cukup besar yang tidak bisa selalu mengandalkan PSO dari APBD. Namun, Andri mengingatkan, kenaikan tarif ini bukan untuk mengejar keuntungan, tapi menekan subsidi yang digelontorkan Pemprov.
Selain itu, kenaikan tarif juga untuk meningkatkan layanan dan mencapai target yang diamanatkan kepada Transjakarta. “Kalau tarif tidak naik dan mengganggu pelayanan, kami pasti minta yang terbaik. Kalau memang harus naik, yang penting bisa dijangkau dan lebih murah dari transportasi apa pun,” tandasnya. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya