Jadi Akses Pelajar, DPRD DKI Minta Pemprov Bangun JPO Di KS Tubun

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Jamilah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mencarikan solusi terkait kebutuhan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat.

Menurut dia, keberadaan JPO di Jalan Brigjen Katamso, KS Tubun, sangat penting untuk menjamin keselamatan para pelajar yang setiap hari harus menyeberangi jalan saat berangkat maupun pulang sekolah.

Hal itu disampaikan Jamilah saat rapat kerja pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama jajaran mitra Komisi D DPRD DKI Jakarta.

“Keberadaan JPO di Jalan Brigjen Katamso, KS Tubun, Jakarta Barat sangat dibutuhkan masyarakat. Tolong carikan solusinya. Karena ini terkait keselamatan anak-anak sekolah,” ujar Jamilah, Jumat (19/6/2026).

Anggota DPRD DKI dari Daerah Pemilihan Jakarta Barat itu menilai persoalan akses penyeberangan di kawasan KS Tubun tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebab, menyangkut keselamatan dan kenyamanan pelajar.

Baca juga : Jaga Raihan WTP, DPRD DKI Minta Dinas Selektif Dalam Lelang Proyek

“Apa yang harus dilakukan agar anak-anak juga bisa nyaman ketika berangkat sekolah dan menyeberang jalan,” katanya.

Selain kebutuhan JPO, Jamilah juga meminta Dinas Bina Marga tetap memperhatikan kondisi jalan lingkungan, termasuk ruas jalan yang belum beraspal.

Menurut dia, aspirasi masyarakat yang diterimanya saat reses tidak hanya terkait jalan utama, tetapi juga jalan lingkungan yang masih membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur.

“Jalan-jalan yang belum beraspal juga harus diperhatikan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Jamilah turut menyoroti persoalan pengelolaan sampah rumah tangga. Ia mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait mekanisme pemilahan sampah yang dinilai sulit diterapkan di kawasan permukiman padat.

Baca juga : 3 PMI Dianiaya di Malaysia, DPR Minta Pemerintah Beri Perlindungan Hukum

Pasalnya, penyediaan tong sampah terpisah untuk setiap rumah tangga tidak selalu memungkinkan karena keterbatasan ruang yang dimiliki warga.

“Kalau dengan tong sampah satu rumah empat, kayaknya tidak mungkin untuk lingkungan yang padat,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Jamilah mengusulkan agar Pemprov DKI memperbanyak pembangunan lubang biopori di lingkungan permukiman. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat membantu pengelolaan sampah organik rumah tangga sekaligus mendukung upaya menjaga lingkungan.

“Harapannya masyarakat dikasih semacam lubang biopori. Kalau ada lahan misalnya di depan lapangan atau ruang yang memungkinkan, dibuatkan lubang biopori untuk sampah rumah tangga,” katanya.

Politisi Gerindra yang dikenal sebagai loyalis Presiden Prabowo Subianto itu juga meminta Dinas Lingkungan Hidup memberikan penjelasan lebih rinci terkait pengelolaan sampah di sektor perhotelan, khususnya mengenai pemilahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Baca juga : Realisasi Aspirasi Reses Cuma 10 Persen, DPRD DKI Usul Kuota Anggaran Yang Adil

Ia mengaku mendapat pertanyaan dari masyarakat melalui media sosial mengenai mekanisme pengelolaan sampah hotel dan pengawasan terhadap kepatuhan pengelola hotel terhadap komitmen lingkungan.

“Ada yang bertanya ke saya, kalau sampah hotel itu bagaimana? B3 di hotel seperti apa pemilahannya? Kemudian apakah semua hotel juga dilakukan sidak-sidak terkait kepatuhan pengelolaan lingkungan?” tandasnya.

Jamilah berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari keselamatan pelajar, perbaikan infrastruktur jalan, hingga pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.