Pramono Jamin 2.843 Loker Padat Karya DKI Tidak Diisi Orang Titipan

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, memastikan proses rekrutmen program padat karya yang akan dibuka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlangsung secara transparan, terbuka, dan bebas dari praktik titipan maupun orang dalam (ordal). 

Pemprov DKI Jakarta akan membuka sebanyak 2.843 lowongan kerja (loker) melalui program padat karya yang tersebar di sejumlah dinas.

"Jadi, yang untuk program padat karya di DKI Jakarta kan jumlahnya 2.843. Nanti beberapa dinas saya sudah minta untuk segera dibuka. Dalam minggu-minggu depan ini harus sudah ada," kata Pramono di Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Menurut Pramono, program padat karya menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. 

Baca juga : Pemprov Buka 2.843 Loker Padat Karya, Gajinya UMR

"Karena memang kebutuhan untuk membuat bantalan sosial lebih baik itu diperlukan," katanya. 

Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan persyaratan yang sederhana agar masyarakat lebih mudah mengakses kesempatan kerja tersebut. Salah satu syarat utama adalah calon pelamar harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

"Dan nanti sudah diatur, yang paling penting adalah syaratnya KTP Jakarta, tidak ditanya mengenai ijazah, dan yang paling lebih penting lagi adalah mereka segera bisa bekerja," jelas Pramono. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. 

Baca juga : Pemprov DKI Buka 2.843 Loker Padat Karya, Gaji UMP dan Syarat KTP Jakarta

Selain itu, program ini juga menjadi pelengkap bagi skema pekerjaan lain yang telah berjalan, termasuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

"Karena memang yang dibutuhkan sekarang supaya orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sebagian kan sudah di PJLP, mereka akan mempunyai pekerjaan UMP di Jakarta," tuturnya. 

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan adanya praktik titipan atau jalur khusus dalam proses penerimaan tenaga kerja, Pramono menegaskan bahwa sistem rekrutmen dirancang secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

"Nggak, nggak. Kalau ini karena semua sistemnya sangat terbuka. Enggak mungkin ordal," kata Pramono. 

Baca juga : Dar Der Dor Dekat Markas Timnas Inggris, 9 Orang Terluka

Ia menambahkan bahwa keterbukaan sistem menjadi salah satu jaminan agar seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses rekrutmen.

"Karena sistemnya terbuka dan orang bisa melihat, mengontrol untuk itu," imbuhnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.