Warga Kepulauan Seribu Ngeluh Susah Dapat Tiket, DPRD DKI Minta Kadishub Sidak

RM.id  Rakyat Merdeka - Insiden matinya mesin KM Makmur Jaya di tengah laut kembali memunculkan sorotan terhadap pelayanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mengevaluasi total sistem pelayanan kapal, terutama mekanisme penjualan tiket secara online yang dikeluhkan masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah mengatakan, sulitnya memperoleh tiket kapal Dishub selalu menjadi keluhan utama warga setiap kali dirinya menggelar reses di Kepulauan Seribu.

Politisi yang akrab disapa Bunda itu mengungkapkan, sistem pemesanan tiket kapal Dishub kerap baru dibuka pada pukul 00.00 WIB. Namun, dalam hitungan menit tiket sudah tidak bisa diakses sehingga masyarakat gagal mendapatkan tiket.

"Setiap reses di Kepulauan Seribu, masyarakat selalu mengeluhkan sulitnya membeli tiket kapal Dishub. Link dibuka jam 12 malam, sebentar kemudian sudah tidak bisa diakses lagi," ujar Neneng, Senin (6/7/2026).

Baca juga : Jaga Raihan WTP, DPRD DKI Minta Dinas Selektif Dalam Lelang Proyek

Akibat sulit memperoleh tiket kapal Dishub, kata dia, banyak warga akhirnya memilih menggunakan kapal tradisional yang dinilai memiliki risiko keselamatan lebih tinggi.

Kondisi itu, menurutnya, kembali terlihat dari insiden matinya mesin KM Makmur Jaya yang sempat membuat penumpang panik di tengah laut.

Karena itu, Neneng meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang baru segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sistem penjualan tiket kapal. Menurut dia, evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan laporan internal, tetapi juga harus mendengar langsung keluhan masyarakat.

"Silakan Dinas Perhubungan sidak. Jangan hanya bertanya kepada anak buahnya, tetapi tanyakan langsung kepada masyarakat Kepulauan Seribu," tegasnya.

Baca juga : Wakil Ketua DPRD DKI Minta BUMD Harus Jadi Penyumbang PAD

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya praktik percaloan atau permainan dalam sistem pemesanan tiket, Neneng enggan berspekulasi. Namun, dia meminta persoalan tersebut ikut ditelusuri dalam proses evaluasi.

"Saya kira ini harus menjadi catatan bagi Kadishub untuk melakukan pengecekan terhadap bawahannya," katanya.

Selain persoalan tiket, Neneng juga menyoroti pemerataan pelayanan kapal Dishub. Menurut dia, masih ada sejumlah pulau yang belum mendapat layanan optimal, seperti Pulau Lancang yang disebut belum pernah disinggahi kapal Dishub, serta Pulau Sabira yang hanya dilayani setiap tiga hari sekali.

Padahal, lanjut dia, Dishub DKI memiliki 23 armada kapal. Dengan pengaturan rute yang baik, seluruh wilayah Kepulauan Seribu seharusnya dapat terlayani secara merata.

Baca juga : DPR Minta BI Aktif Jaga Stabilitas Rupiah

"Kalau diatur dengan baik rutenya, harusnya bisa melayani seluruh Kepulauan Seribu. Yang perlu dievaluasi adalah sistem operasional dan pengaturan kapalnya," bebernya.

Bunda pun mendesak Dishub DKI melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem penjualan tiket hingga pengelolaan operasional armada. Dia berharap masyarakat Kepulauan Seribu dapat memperoleh layanan transportasi laut yang lebih mudah diakses, aman, dan merata.

"Jangan sampai warga terus kesulitan mendapatkan kapal Dishub, lalu terpaksa memilih transportasi lain yang risikonya lebih besar. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas," tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.