Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pemprov DKI Dikritik

Penyaluran Bansos Kok Malah Bikin Kerumunan

Selasa, 21 April 2020 06:30 WIB
Model penyaluran bansos di Blitar ini juga rawan mengundang kerumunan. Foto: Twitter @TaminAnwar8
Model penyaluran bansos di Blitar ini juga rawan mengundang kerumunan. Foto: Twitter @TaminAnwar8

RM.id  Rakyat Merdeka - Bantuan sosial alias bansos disarankan didistribusikan dari pintu ke pintu, agar menghindari kerumunan. Teknis pembagian saat ini dinilai justru malah membuat kerumunan baru yang berpotensi menjadi tempat penyebaran Covid 19. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, teknis pembagian saat ini justru bertentangan dengan imbauan pemerintah selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Yakni, melarang warga berkerumun dan keluar rumah.

“Saya lihat, pembagian bantuan di beberapa titik ini malah membuat kerumunan baru. Takutnya, yang tidak sakit bertemu sama yang sakit. Kita kan tidak tahu,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.

Tak hanya itu, Zita juga mengimbau agar perangkat daerah mulai dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memberikan data penerima bansos terbaru, demi memastikan bantuan sampai sesuai target. Pasalnya, dia mengaku, telah mendapat banyak aduan dari warga kurang mampu yang belum mendapat bansos.

Baca juga : Komite I DPD Kritik Pencairan Dana Desa

“Ini kan masih proses. Masih ada bantuan tahap dua. Jadi masih bisa dievaluasi. Saya sarankan kelurahan setelah menerima data, harus diverifikasi dulu. Makanya RT/RW memberikan data paling tidak H-1 minggu. Jadi masih ada waktu untuk memverifikasi, agar tepat sasaran. Kalau sudah oke, baru pendistribusian,” ucapnya.

Pendistribusian pun menurutnya lebih baik dilakukan oleh jajaran Pemprov DKI. Salah satunya, yakni petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sehingga warga bisa menerima sembako lebih banyak.    

“Untuk level Pemprov kita punya aparatur sipil negara, nggak harus pakai biaya distribusi lagi. Gunakanlah infrastruktur yang ada. Jadi Rp 149.500 itu betul-betul makanan saja. Kalau kendaraan, pemprov punya banyak. Bisa pakai bus sekolah,” tuturnya.

Sedangkan untuk Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Zita menyarankan agar isi sembako untuk tahap selanjutnya diganti dengan yang lebih bergizi. Seperti ayam, daging, telur, mie, tahu serta tempe. “Soalnya biskuit nggak tahan lama. Lebih baik diganti. Kalau memang mau dikasih empat tahap, seminggu sekali atau dua minggu sekali isinya diganti,” tandasnya.

Baca juga : MPR: Penyaluran Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran

Sementara Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian menyebutkan, banyak warga yang mengeluh terkait lambannya bansos diberikan. Sebab, lewat dari jadwal yang ditentukan, bansos belum kunjung diterima sebagian masyarakat di wilayah tertentu.

"Mulai sekarang, Pemprov DKI harus terbuka mengenai data penerima. Data pun perlu diperbarui. Karena banyak warga yang seharusnya dapat, ,tapi belum mendapat bansos," katanya.

Tak hanya itu, jajaran Tim Gugus Tugas Covid-19 DKI diharapkan mengumumkan secara rinci sebaran penerima bansos beserta waktunya. Justin melihat, selama ini, pengumuman yang diberikan melalui konferensi pers atau rilis harian kepada media hanya sekadar formalitas. Tidak ada detail info mengenai cakupan area pemberian bansos.

"Disertai penjelasan kalau kuantitasnya terbatas. Mohon pengertian, ini untuk yang paling membutuhkan. Disertai liputan orang-orang yang masuk kategori. Selama ini hanya diumumkan secara general. Pemerintah bilang akan memberikan bantuan tanpa informasi klasifikasi. Sehingga banyak warga berpikir semua akan dapat," tukasnya.

Baca juga : Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Pemberian bansos pun bisa dikatakan lamban. Terbukti, hingga hari ke-9 pelaksanaan PSBB, baru 24 persen atau 300 ribu paket sembako yang didistribusikan. Padahal PSBB akan berakhir pada 23 April dan pendistribusian ditargetkan selesai pada 24 April.

Sementara, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, bantuan sosial didistribusikan di 14 Kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Total paket yang didistribusikan sebanyak 100.323 paket. Pemprov DKI Jakarta berupaya maksimal agar distribusi bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Adapun bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok (beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 lt 1 pouch, biskuit 2 bungkus), masker kain 2 biji, dan sabun mandi 2 batang. Tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial ini.

Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta kepala keluarga yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.