Setelah PSI, Gerindra Dukung Usulan Tarik Commitment Fee Formula E

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Syarief setuju dengan desakan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya, PSI meminta Pemprov DKI menarik kembali commitment fee Formula E yang telah dibayarkan dengan total Rp 560 miliar.

“Setuju saja desakan itu,” katanya, saat dihubungi, Senin (4/5). Namun, dia mengingatkan, bagaimana mengenai proses pengembalian commitment fee tersebut ke APBD DKI. 

Anggota DPRD DKI Jakarta itu mengusulkan agar ada pembicaraan bersama dengan pihak panitia penyelenggara. “Usulan itu kan harusnya dilihat rasiolitasnya, bukan asal desak begitu saja. Makanya, harus dilakukan perundingan ulang,” tutup Syarief.

Baca juga : Menteri RI Usulkan Penanganan Covid-19 di Pertemuan ASEAN

Sebelumnya, Pemprov DKI memangkas proyeksi anggaran menjadi Rp 47 triliun akibat perekonomian melambat terkena dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, Pemprov DKI telah membayarkan commitment fee Formula E dengan total Rp 560 miliar. Menyikapi hal ini, Fraksi PSI DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan agar segera menarik kembali uang commitment fee yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO).

Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, pembayaran Rp 360 miliar dilakukan pada Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp 200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021. “Pak Gubernur harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19, sehingga setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp 360 miliar,” kata Anthony Winza Probowo, Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Oleh karena itu, menurut Anthony, terdapat alasan yang kuat untuk meminta pengembalian uang. “Kontrak Formula E berskala internasional dengan nilai triliunan rupiah, sehingga sudah sepatutnya terdapat klausul force majeure. Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausul force majeure ini,” ucap Anthony.

Baca juga : Lintasarta Dukung Mimika Bangun Command Center Pertama di Papua

Anthony menegaskan, Pemprov DKI harus segera bertindak. Pasalnya, di dalam kontrak standar internasional, pihak yang ingin membatalkan kontrak karena ada kejadian force majeure harus memberitahu dahulu secara tertulis kepada pihak lawannya. “Jika Pemprov DKI lalai melakukan pemberitahuan tertulis, maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase. Saya belum melihat Pemprov DKI melakukan pemberitahuan force majeure. Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 1 bulan hingga 22 Mei 2020. Anthony menilai keputusan tersebut akan menambah jumlah warga yang membutuhkan bantuan sosial. “Karena PSBB diperpanjang, maka ratusan ribu atau bahkan jutaan warga bisa terkena PHK atau penghasilannya berkurang, sehingga semakin banyak yang butuh bantuan. Nilai per paket bantuan sosial adalah Rp 150 ribu. Jika Pemprov DKI berhasil mengembalikan commitment fee Rp 560 miliar, maka bisa dipakai untuk membantu 3,7 juta keluarga,” jelasnya.

Di sisi lain, pada 1 Mei 2020, Gubernur Anies Baswedan meluncurkan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Tujuannya agar masyarakat terlibat memberikan bantuan sosial. Anthony memandang program tersebut serupa dengan crowdfunding. “Masyarakat sedang menderita dan mereka sudah bayar pajak, sehingga tidak elok rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta duit ke rakyat untuk pembagian bansos, tapi Pak Gubernur tidak mau mengusahakan uang rakyat ratusan miliar commitment fee didapatkan kembali dari acara yang batal dan tidak diperlukan,” pungkas Anthony. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.