Di Mata PSI, Anies Nggak Ada Benernya

 Sebelumnya 
Menurutnya, jika ada kejadian force majeure seperti pandemi Covid-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. “Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausul force majeure ini,” ujar sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI ini.

Jika Pemprov DKI lalai, lanjut Anthony, melakukan pemberitahuan tertulis, maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase. “Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari,” ucap Anthony.

Baca juga : Nggak Pengen Mudik

“Masyarakat sedang menderita dan mereka sudah bayar pajak, sehingga tidak elok rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta duit ke rakyat untuk pembagian bansos,” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra, M Taufik punya penilaian terkait sikap kerasnya kader PSI pada Anies. Menurutnya, selama ini kritikan PSI kepada Anies lebih didasari pada dendam politik saja. “Ini si dendam aja memang dia (PSI), tidak move on dan car-icari panggung. Tapi nggak pernah kasih solusi,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Rupiah Menguat Lagi, Semoga Nggak Cepat Loyo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah menjelaskan desakan PSI justru dianggap masyarakat sebagai ego politik. “PSI berisi anak-anak muda tapi tidak mencerminkan kelapangan pikiran pemuda. Sangat disayangkan apalagi hanya berdasar soal ketidaksukaan, “ jelasnya kepada Rakyat Merdeka, Senin (4/5). 

Ini kesekian kalinya upaya PSI show off yang tidak tepat. PSI seharusnya fokus pada wilayah pengawasan yang berdampak besar pada publik. Sementara soal materi kemitraan Formula E tentu Pemprov DKI jauh lebih memahami hingga sampai akar-akarnya.

Baca juga : Belum Ajukan PSBB, Ganjar Ngarep Nggak Ada Warga Yang Mudik

“Tapi ada sisi baik dari giatnya PSI lancarkan kritik dan pengawasan pada Anies Baswedan. Bagaimanapun kritik itu diperlukan untuk mengontrol pemerintah. Hanya saja semestinya dalam koridor dan subtansi yang prioritas,” pungkasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.