Yang Bandel, Disemprot Brandweer Saja....

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabupaten Tangerang adalah wilayah terdekat Jakarta yang cukup parah terinfeksi Corona. Pemerintah daerah berpenduduk 3,5 juta jiwa itu, kini ikut sibuk mengurusi masyarakat yang terdampak virus mematikan.

Bagaimana lika-liku penyaluran bantuan sosial, Tim Rakyat Merdeka yaitu Kiki Iswara Darmayana, Ratna Susilowati, Agus Yuli, M Fahmi, Haris Indrawan dan Randy Tri Kurniawan ngobrol dengan Bupati Tangerang, di kantornya, pekan lalu. Berikut ini petikannya.

Dampak Corona ini cukup berat ya?

Ribuan karyawan mall-mall terdampak. Kami sudah mengimbau kepada pemilik usaha, agar karyawannya tetap digaji sampai status PSBB dicabut.

Yang sulit dijangkau, karyawan yang bekerja di tenant-tenant mall, misal di food-court-nya atau toko-tokonya. Dan itu pasti juga banyak terdampak.

Mall-mall di sekitaran sini, besar-besar. Misalnya Supermall Karawaci, Aeon Mall, Summarecon Mall Serpong, Ecopark Citra Raya, Qbic, dan sebagainya.

Sampai kapan Kabupaten bisa bertahan dari gempuran Corona?

Operasional Pemerintahan Kabupaten ini hanya sanggup bertahan sampai bulan Juli. Semoga sebelum Juli, tren wabah ini mulai turun ya.

Kalau lebih panjang dari itu, apa yang terjadi?

Ya, krisis multidimensi. Tantangan beratnya, mendisiplinkan masyarakat agar memahami upaya pencegahan Covid-19. Memberikan pemahaman pola hidup, gaya hidup dan cara hidup harus berubah, berbeda dari biasanya.

Kita tidak bisa lagi bersalaman, tidak bisa lagi duduk dekatan, dan tidak bisa lagi keluar rumah tanpa masker.

Ini semua harus dilakukan, sampai vaksinnya ditemukan. Kalau masyarakatnya sudah bisa berdisiplin, perputaran aktivitas bisa jalan lagi dengan protokol kesehatan ketat.

Baca juga : PSBB DKI, Ini Penyesuaian Operasional di Bandara Soetta dan Halim Perdanakusuma

Tantangan berikutnya, me-recovery. Pemerintah tak bisa sendirian. Seluruh elemen masyarakat harus ikut mendukung. Saat ini waktunya kita bersatu.

Data Senin (4 Mei/2020) menunjukkan, di Kabupaten Tangerang, yang positif terinfeksi Corona sebanyak 80 orang (6 meninggal, 31 sembuh).

Jumlah ODP atau Orang Dalam Pemantauan 628 orang, dan PDP atau Pasien Dalam Pengawasan 319 orang (22 meninggal, 61 sembuh). Zona merah terbanyak di Kecamatan Kelapa Dua dengan hotspotnya di Gading Serpong, Dasana Indah dan Bencongan. Lalu, Kecamatan Pasar Kemis, Curug, Pagedangan dan Cikupa.

Yang dikerjakan Pemerintah Kabupaten saat ini apa saja, untuk membantu masyarakat terdampak?

Kalau di Jakarta, disiapkan Wisma Atlet, di sini kita menyiapkan ada 3 rumah sakit kabupaten, 21 rumah sakit swasta dan ada rumah singgah. Yang sakit, dirawat di sini saja, jangan pulang ke luar daerah.

Tapi, disiplin masyarakat masih sangat rendah sekali. Sebagian besar masjid tutup, tetapi masih ada saja yang ngotot ingin buka untuk kegiatan keagamaan. Padahal sudah banyak ustad dan pihak MUI yang mengingatkan.Kalau mereka ini masih ngeyel juga, ya saya tidak mengerti harus diapain lagi.

Kita menggugah sektor-sektor industri dan banyak perusahaan pengembang yang ada di sini. Perusahaan yang mau membantu, kita libatkan untuk memberi sembako.

Di sisi lain, masyarakat juga harus memahami bahwa perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki keterbatasan. Dampak dari Corona ini, bukan hanya menimpa perusahaan besar, tapi juga sampai ke UMKM. Semuanya tersendat.

Tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial, bagaimana skemanya dan apakah ada banyak kendala?

Kami punya lima skema bantuan sosial. Pertama, dari Kemensos melalui program-program bantuan non tunai dan tunai Rp 600 ribu untuk masyarakat terdampak atau masyarakat miskin baru.

Kedua, bantuan dari Provinsi. Tunai sebesar Rp 600 ribu. Pendataannya diserahkan kepada Kota/ Kabupaten, dengan kuota terbatas. Saat ini, sedang proses upload data dan pembuatan rekening, mencetak kartu ATM karena bantuan melalui bank.

Ketiga, bantuan dari APBD Kabupaten. Alokasinya sebesar Rp 50 miliar per bulan, selama tiga bulan, Mei-Juli. Nilainya Rp 600 ribu juga. Keempat, dari ADD atau alokasi dana desa. Sebanyak 30 persen dari dana desa direlokasi untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca juga : Jakarta Banjir Lagi, Pertamina Tanggap Salurkan Bantuan

Dana desa di sini sekitar Rp 1,8 miliar per tahun, atau itu berarti rata-rata per desa mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 600 jutaan, atau per bulan sekitar Rp 50 juta. Bisa dibagi beberapa KK. Cukuplah.

Kelima, skema dari hasil menginisiasi dan menghimpun bantuan dari CSR perusahaan. Ada yang mendistribusikan langsung, tapi ada juga yang disalurkan melalui Kabupaten. Sebelumnya mereka mengirim pakaian APD, alat medis, rapid test dan masker.

Sekarang, kita arahkan sembako saja. Beras 5 Kg, minyak goreng 1 liter, gula 1 Kg. Kalau bisa ditambah terigu 1 Kg dan mie instan. Alhamdulillah, saat ini sudah terhimpun hampir 20 ribu paket sembako. Dari TNI dan Polri juga ada bantuan beras. Sebagian bantuan-bantuan ini sudah disalurkan. Sebagian lagi dikirim ke kecamatan, sebagai stok, manakala ada masyarakat yang membutuhkan.

Bansos ini untuk melapis kelompok masyarakat yang tidak ter-cover oleh skema di atas. Siapa saja? Misalnya, guru-guru ngaji di madrasah, di pondok-pondok pesantren, marbot-marbot masjid. Atau masyarakat yang tinggal di Tangerang tapi tidak ber-KTP Tangerang. Dan masyarakat yang pada saat pendataan belum katagori miskin, dan kini menjadi miskin. Paket bansos ini diberikan saat Ramadhan dan Idul Fitri saja. Setelah itu, ya belum ada lagi.

Semua bansos ini sudah jalan semua?

Alhamdulillah. Bantuan dari Kemensos melalui PT Pos, dan Kabupaten melalui BRI sudah jalan. Saat ini, sedang proses bantuan provinsi yang melalui Bank Jabar Banten (BJB). Semua upaya inilah yang bisa kita lakukan sekarang.

Makanya, kita mengatakan, penanganan masif ini paling kuat hanya bisa sampai Juli. Apa dan bagaimana setelah itu, ya harus dipikirkan mulai sekarang.

Bagaimana mencegah data overlapping atau bansos tidak sampai ke penerima?

Penerima bantuan sosial jumlahnya ratusan ribu orang. Secara teknis tidak mudah. Jumlah bantuan yang dikirim dari Kemensos sekitar 140 ribuan KK. Dari Provinsi sekitar 100 ribuan KK dan dari Kabupaten sekitar 83 ribu KK.

Yang melalui bank itu harus dibuat rekening dan dicetak ATM satu demi satu. Yang melalui ADD, ini dari desa masing-masing. Menunggu laporan keuangannya harus betul dulu. Desa mengirim perubahan anggaran.

Nanti dari Pusat langsung kirim ke rekening desa. Tetapi, untuk proses evaluasi dan perubahan anggaran, laporan ke kita. Kita berusaha keras, semua bantuan ini datangnya bersamaan dan tidak ada jeda yang terlalu lama. Kami meminta masyarakat bersabar menunggu.

Kok ada kepala daerah yang ngomel-ngomel ya, soal bantuan sosial ini?

Baca juga : AP II Blak-blakan Soal Persiapan Operasional dan Pengembangan 4 Bandara Milik Pemerintah

Kemungkinan, ada error. Dari 100 ribu orang, misalnya, error dua persen saja, berarti sekitar 2.000 penerima. Itu jumlah yang banyak. Jika di-blow up terus di media sosial, ya menjadi tidak fair.

Untuk menghindari ini, di Tangerang, mereka yang sudah menerima bantuan, rumahnya ditempeli stiker. Sehingga, saat akan diberi lagi, petugasnya lihat.

Oh, yang ini sudah ada stikernya, berarti sudah menerima. Sehingga bantuan bisa dialihkan kepada yang lain, yang juga membutuhkan. Dalam situasi seperti ini, baiknya semua harus berbesar hati, berkepala dingin dan berkuping tebal.

Kebijakan apa pun, tidak bisa 100 persen memuaskan masyarakat. Kalau ada masukan, sampaikan secara struktural dan hierarki, tidak perlu ngoceh dan viral di media, atau media sosial. Buatlah komunikasi yang baik antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Apalagi, di saat kondisi masyarakat sedang sensitif.

Penerapan PSBB apakah cukup efektif?

Setelah bansos ini diterima semua, kita bisa bertindak lebih tegas dan keras dalam PSBB tahap kedua. Sudah pada terima bansos kan, nah sekarang ayo masuk rumah semua. Kalau masih bandel, dikeprekin pakai rotan, atau disiram pakai brandweer (mobil pemadam kebakaran, Red)

Bagaimana mekanisme kerja pemerintahan?

Sebagian besar work from home, tetapi sebagian lagi tetap hadir ke kantor, karena harus ikut dalam meeting-meeting virtual. Apalagi saat ini banyak sekali terjadi perubahan anggaran di APBD 2020.

Dari 6 Triliun APBD, masih tersisa 4 Triliun. PAD kita hanya maksimal di triwulan pertama. Triwulan berikutnya, sampai sekarang tidak ada. Jumlah toko dan restoran yang tutup sudah ribuan. Juga hotel dan mall.

Pajak makanan dan minuman itu penyumbang PAD terbesar kita. Pabrik-pabrik juga kondisinya berat. Sudah ada yang mengajukan untuk PHK massal.[TIM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.