Untuk Tata Transportasi Daerah Seperti Jakarta, Butuh Komitmen Pusat dan Pemda

RM.id  Rakyat Merdeka - Keberhasilan DKI Jakarta menata transportasi dapat dijadikan contoh bagi para kepala daerah di kota-kota lain di Indonesia untuk menata transportasi kotanya.

Akademisi Program Studi (Prodi) Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyatakan, agar daerah lain dapat membangun dan mengembangkan transportasi seperti di Jakarta, perlu komitmen bersama. Khususnya, dari pemerintah pusat dan daerah.

"Agak susah kalau tidak dibantu (pemerintah) pusat," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (11/11/2020).

Baca juga : Meski Raih STA 2021, Transportasi Jakarta Masih Punya PR Lho..

Selain intervensi pemerintah pusat, komitmen kepala daerah juga diperlukan. Sayangnya, komitmen pemerintah daerah umumnya masih minim. Tidak hanya itu, anggaran daerah yang minim, tidak sebesar DKI Jakarta, juga jadi halangan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di hadapan pemerintah pusat pada 2019 mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun transportasi massal di Jakarta dalam waktu 10 tahun mencapai Rp 605 triliun.

"Dana itu dipakai untuk menambah armada dan jangkauan Transjakarta, MRT, serta kereta ringan (LRT)," imbuh Djoko.

Baca juga : Raih Sustainable Transport Award 2021, Bukti Jakarta Berkelas Dunia

Keberhasilan Jakarta, terwujud karena komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta. Gubernur DKI terdahulu juga memiliki andil. Dimulai dari Sutiyoso yang melakukan gebrakan dengan memulai operasi Busway TransJakarta di tiga koridor. Dilanjutkan Fauzi Bowo melanjutkan untuk koridor berikutnya dan mulai merintis pembangunan MRT di Lebak Bulus.

Joko Widodo (Jokowi), menancapkan mulainya pembangunan MRT di Dukuh Atas, penataan trotoar, dan bus tingkat wisata.

Sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuntaskan pembangunan 13 koridor Busway Trans Jakarta, penggunaan bus lantai rendah (low deck), Simpang Susun Semanggi, penataan dan pelebaran trotoar yang sebagian dapat dimanfaatkan jalur sepeda, serta memulai angkot gratis pada 10 rute saat jam sibuk pagi dan sore.

Baca juga : Kejagung Tangkap Mantan Pembaca Berita, Buronan Kasus Penipuan dan Penggelapan

Masa kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat yang relatif pendek, 4 bulan, melanjutkan program yang sudah dikerjakan Ahok sebelumnya.

Munculnya BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dengan Bus TransJabodetabek dan Bus JR Connexion sejak 2016 atau PT KCI dengan operasionalisasi KRL Jabodetabek sejak 2013, juga merupakan wujud kepedulian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuhan program Pola Transportasi Makro (PTM) dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di DKI Jakarta juga punya peran.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.