Banyak Aset Pemprov DKI Dicaplok Swasta

 Sebelumnya 
Kepala BPAD Mundur

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Pujiono lempar handuk alias mengundurkan diri karena tidak mampu melakukan inventarisasi aset. Pengunduran diri dilakukannya per tanggal 17 Mei 2021. Pujiono diangkat sebagai Plt Kepala BPAD pada 25 Februari 2019. Dia kemudian menjadi pejabat definitif setelah dilantik bersama 15 pejabat eselon II lainnya pada 8 Juli 2019.

Pengunduran diri itu dibenarkan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Menurutnya, Pujiono melakukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu membenahi persoalan inventarisasi aset DKI.

Baca juga : Menteri ESDM Lantik 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

“Pak Pujiono mendapat tugas pengelolaan aset. Dia mengundurkan diri, alasannya karena merasa kurang berhasil dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala BPAD, merasa kurang sanggup mengatasi persoalan aset kita,” kata Mujiono, pada Rabu (19/5).

Mujiyono menerangkan, persoalan inventarisasi aset di Ja­karta memang njelimet. Banyak aset daerah yang status fisiknya tidak ditemukan, meski tercatat sebagai aset. Banyak juga aset daerah yang tidak dikuasai secara fisik oleh Pemprov DKI.

“Contohnya, perumahan Aharus menyerahkan fasos-fasum kepada negara dengan hitungan sekian waktu. Tapi ini kadang-kadang sudah bertahun-tahun tidak juga diserahkan,” ungkapnya.

Baca juga : Monitor Pendatang Dan Kontrol Covid, Pemprov DKI Pakai Aplikasi Data Warga

Karena fasos dan fasum tidak diserahkan, lanjutnya, pengembangnya sudah hilang, baik karena sudah bangkrut, ganti nama, atau sudah tidak mengurusi lagi perumahan itu. Pada akhirnya, Pemprov DKI tidak bisa memasukkan sebagai aset.

Masalah ini, lanjutnya, membuat Pemprov DKI selalu sulit mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia menyarankan, Gubernur Anies Baswedan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD DKI yang memiliki kemampuan dalam mengelola aset daerah.

Baca juga : Antisipasi Klaster Baru Covid, Pemprov DKI Perketat Prokes Di Setiap Pasar

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan pengunduran diri Kepala BPAD DKI Jakarta, Pujiono bukan karena tekanan pihak tertentu. Apalagi, tekanan politik.

“Itu hak setiap pejabat untuk mundur dari posisinya. Nggak ada paksaan atau tekanan sama sekali (termasuk politik). Ini kan lembaga pemerintahan, bukan politik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tekanan politik,” kata Ariza di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/5). [OSP]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.