Simpang Siur Formula E, Ini Katanya Dan Faktanya Versi Pemprov DKI

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merilis dokumen klarifikasi isu soal Formula E yang dikeluarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta pada laman Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta membeberkan sejumlah fakta terkait penyelenggaraan balap mobil listrik yang tengah heboh dan menimbulkan pro dan kontra ini.

Berikut katanya dan faktanya versi penjelasan Pemprov DKI: 

Katanya Formula E merupakan pemborosan APBD.

Baca juga : Kembangkan Bisnis Perhotelan, Global Inti Kapital Dan Parkside Hotel Teken Kerja Sama

Faktanya, hampir semua event dunia (Asian games, olimpiade, formula 1, motoGP, Formula E) membutuhkan dana dari pemerintah; termasuk Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022. Asian Games 2018 dan Moto GP Mandalika Maret 2022, dan Formula E Juni 2022 bukan pemborosan APBN/APBD, karena memberikan manfaat ekonomi dan reputasional yang luar biasa bagi Indonesia. Manfaat ekonomi: stimulus ekonomi dan multiplier efek yang ditimbulkan. Manfaat reputasional: citra Indonesia dan Jakarta yang semakin baik di dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi

Katanya hanya untung jika dilaksanakan lima tahun, mengapa Formula E dilaksanakan lima tahun berturut-turut? Hanya dua kota yang melaksanakan secara berturut-turut dan bahkan mereka merugi.

Faktanya, investasi infrastruktur jadi optimal jika infrastruktur itu dimanfaatkan bukan hanya untuk satu kali penyelenggaraan. Justru merugikan jika Formula E hanya dilaksanakan sekali karena biaya infrastruktur balapan yang merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar menjadi tidak termanfaatkan beberapa kali.

Akibat pandemi, dilakukan review ulang atas semua kerja sama Formula E di semua kota. Hasil kesepakatan baru antara Jakpro dengan FEO, adalah periode pelaksanaan disesuaikan 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Tiga tahun merupakan waktu yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan dampak ekonomi.

Baca juga : Samsung Galaxy M22, Miliki Baterai dan Memori Besar

Katanya komitmen fee Rp 2,3 Triliun, biaya pelaksnaaan Rp 4,4 triliun. 

Faktanya, komitmen fee Formula E adalah Ro 560 miliar (bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan). Kegiatan Formula E ditetapkan dalam rapat paripurna Paripurna DPRD dan menjadi Perda nomor 7 tahun 2019.

Kegiatan Formula E tidak ditetapkan dalam Peraturan Gubernur secara independen tapi dalam Peraturan Daerah, yaitu kesepakatan eksekutif bersama dengan DPRD. Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024. 

Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayar oleh APBD tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro. Dalam perjanjian kerja sama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi. Jangka waktu 3 tahun. Itu semua ada data yang akurat, kesepakatan antara Jakpro dengan FEO (Formula E Operations) adalah sebagaimana ditulis di atas. Apalagi setelah terjadi pandemi, semua rencana pelaksanaan di berbagai kota dunia dilakukan penyesuaian.

Baca juga : PDIP DKI: Silakan Anies Gelar Formula E, Asal Jangan Pakai APBD

Kesimpulannya, pembiayaan Formula E yang berasal dri APBD 2019 yg sudah dibayarkan 2 tahun yang lalu. Pembayaran dilakukan sebelum adanya pandemi tahun 2020. Tidak adalagi biaya yg dikeluarkan dari APBD baik untuk komitmen fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.