Kemhan Kini Lebih Transparan Dan Terbuka

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat dan peneliti militer dari Binus University, Curie Maharani menilai, Kementerian Pertahanan (Kemhan) kini jauh lebih baik, dari sisi transparansi informasi mengenai rencana dan anggaran pertahanan.

Menurutnya, anggaran pertahanan disajikan dengan detail, sama persis dengan kementerian lainnya yang ada dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap tahunnya.

“Dari segi transparansi menurut saya, teman-teman di Kemhan itu, dibandingkan kami ketika melakukan penelitian 10 tahun lalu, sudah sangat jauh. Mereka sudah sangat kooperatif dan terbuka,” ujar Curie dalam paparannya yang ditayangkan di channel YouTube Transparency International Indonesia.

Baca juga : Gandeng Pemprov Jabar, Shopee Siapkan Kurikulum Bisnis Digital Bagi Siswa SMK Dan Guru

Pandangan tersebut disampaikan Curie dalam sesi diskusi pemaparan hasil Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah atau Government Defense Integrity Index (GDI) 2020 yang dirilis oleh Transparency International, Senin (22/11).

Curie meminta, Kemhan menjaga dan meningkatkan keterbukaan informasi.

Diharapkannya, dengan keterbukaan itu, kelompok masyarakat aktif memantau perkembangan di sektor pertahanan.

Baca juga : Usai Bekuk Persib, Macan Kemayoran Kini Siap Tekuk Bali United

“Kalau teman-teman mau lakukan penelitian, mereka (Kemhan) membuka ya beberapa perencanaan strategis yang sifatnya lima tahunan dan satu tahunan. Dan dari situ kita bisa pelajari logika penyusunan, kenapa ada anggaran ini itu,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII), dari 86 negara, Indonesia berada di peringkat ke-34 sebagai negara dengan risiko korupsi pertahanan dibandingkan dengan Selandia Baru di peringkat pertama dan Sudan di peringkat ke-86.

Negara yang berada pada level yang sama adalah Rusia, Malaysia, Portugal, Yunani, Hungaria, Kenya, Kosovo, Albania, Argentina, Armenia, Bostwana, Serbia, Tunisia, Uganda, dan Ukraina.

Baca juga : Zulhas Ingatkan Pentingnya Komunikasi Pusat Dan Daerah

Indeks tersebut diukur bukan dari tingkat korupsi, melainkan risiko terjadinya korupsi. Ada lima kategori yang menjadi tolok ukur yaitu risiko politik, anggaran, personel, operasional, pengadaan, dan operasional tentara. [SRF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.