Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Anggaran Pertahanan

Kemhan Kini Lebih Transparan Dan Terbuka

Selasa, 23 Nopember 2021 17:17 WIB
Pengamat dan peneliti militer dari Binus University, Curie Maharani. (Foto: Istimewa)
Pengamat dan peneliti militer dari Binus University, Curie Maharani. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat dan peneliti militer dari Binus University, Curie Maharani menilai, Kementerian Pertahanan (Kemhan) kini jauh lebih baik, dari sisi transparansi informasi mengenai rencana dan anggaran pertahanan.

Menurutnya, anggaran pertahanan disajikan dengan detail, sama persis dengan kementerian lainnya yang ada dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap tahunnya.

“Dari segi transparansi menurut saya, teman-teman di Kemhan itu, dibandingkan kami ketika melakukan penelitian 10 tahun lalu, sudah sangat jauh. Mereka sudah sangat kooperatif dan terbuka,” ujar Curie dalam paparannya yang ditayangkan di channel YouTube Transparency International Indonesia.

Berita Terkait : Gandeng Pemprov Jabar, Shopee Siapkan Kurikulum Bisnis Digital Bagi Siswa SMK Dan Guru

Pandangan tersebut disampaikan Curie dalam sesi diskusi pemaparan hasil Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah atau Government Defense Integrity Index (GDI) 2020 yang dirilis oleh Transparency International, Senin (22/11).

Curie meminta, Kemhan menjaga dan meningkatkan keterbukaan informasi.

Diharapkannya, dengan keterbukaan itu, kelompok masyarakat aktif memantau perkembangan di sektor pertahanan.

Berita Terkait : Usai Bekuk Persib, Macan Kemayoran Kini Siap Tekuk Bali United

“Kalau teman-teman mau lakukan penelitian, mereka (Kemhan) membuka ya beberapa perencanaan strategis yang sifatnya lima tahunan dan satu tahunan. Dan dari situ kita bisa pelajari logika penyusunan, kenapa ada anggaran ini itu,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII), dari 86 negara, Indonesia berada di peringkat ke-34 sebagai negara dengan risiko korupsi pertahanan dibandingkan dengan Selandia Baru di peringkat pertama dan Sudan di peringkat ke-86.

Negara yang berada pada level yang sama adalah Rusia, Malaysia, Portugal, Yunani, Hungaria, Kenya, Kosovo, Albania, Argentina, Armenia, Bostwana, Serbia, Tunisia, Uganda, dan Ukraina.

Berita Terkait : Zulhas Ingatkan Pentingnya Komunikasi Pusat Dan Daerah

Indeks tersebut diukur bukan dari tingkat korupsi, melainkan risiko terjadinya korupsi. Ada lima kategori yang menjadi tolok ukur yaitu risiko politik, anggaran, personel, operasional, pengadaan, dan operasional tentara. [SRF]