RM.id  Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyebut, pandemi Covid-19 turut mempercepat penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan banyak negara.

Hal itu dikatakannya dalam diskusi bertajuk "Menuju Bali Democracy Forum: Demokrasi di Era Pandemi: Menjawab Tantangan Dari Setiap Negeri", di Jakarta, Kamis (2/12). "Ada sejumlah tantangan bagi demokrasi," ujar Helmy merujuk kajian Economist Intelligence Unit (EIU).

Berita Terkait : Menkeu: Pandemi Percepat Inklusi Keuangan

Anggota Komisi I DPR itu menyebut, banyak tantangan berasal dari dunia digital yang semakin marak digunakan selama pandemi. Sebab, setiap orang bebas berekspresi di media sosialnya masing-masing.

Meskipun banyak dari mereka yang menyebarkan paham transnasional. Tapi kata Helmy, prinsip demokrasi membolehkan perbedaan pendapat. Sehingga penyebaran paham itu tidak mungkin dilarang.

Berita Terkait : Kemenhub Harap Bandara Ngloram Percepat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan

Mengatasinya, pemerintah disarankan meningkatkan pemahaman masyarakat atas isu-isu tersebut. "Paham-paham itu memanfaatkan demokrasi untuk menghapuskan demokrasi," wanti-wantinya.

Helmy juga menyebut, demokrasi bukan hanya soal hak berbeda pendapat. Tapi, dibutuhkan juga kesiapan dan kesabaran untuk mengembangkannya. Soalnya, demokratisasi membutuhkan waktu panjang. Jadi, tidak tepat jika menganggap hanya ada satu versi demokrasi yang benar.

Berita Terkait : AHY: Putusan MK Sejalan Dengan Pertimbangan Partai Demokrat

Selain demokrasi, dampak nyata pandemi adalah tekanan ekonomi. Pada situasi ini, demokrasi transaksional semakin marak dan para calon petahana di pemilu cenderung diuntungkan.

Apalagi karena tekanan ekonomi membuat sebagian orang kesulitan menerima keragaman. "Padahal, demokrasi membutuhkan keragaman," imbuh Helmy.
 Selanjutnya