Emil Dardak: Demokrasi Ketimuran Harus Dilandasi Kesantunan

RM.id  Rakyat Merdeka - Saat ini demokrasi di Indonesia dinilai sudah kebarat-baratan. Belum lagi munculnya istilah oposisi yang sebenarnya tidak ada dalam kamus demokrasi ketimuran. Ditambah lagi munculnya nuansa demokrasi liberal dengan jargonnya winner takes all yang mulai mengental di masyarakat.

Berbeda dengan demokrasi nusantara yang bersandar pada kekeluargaan dan nilai Pancasila. Demokrasi bebas ala kebaratan membuat seseorang apabila mau menjadi kepala daerah atau anggota parlemen harus memiliki sponsor. Alhasil kedaulatan bergeser, tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan di tangan sponsor alias orang-orang berduit.

Padahal, hasil riset International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) mengindikasi demokrasi di dunia barat sendiri, dalam hal ini Amerika Serikat, mengalami kemunduran. Sementara survei Institute of Politics - Harvard Kennedy School menunjukkan, 52 persen kaum muda AS percaya bahwa demokrasi di negerinya sedang dalam masalah, bahkan disebut 'gagal' dan rentan konflik.

Kekhawatiran ini lah yang mendorong digelarnya sebuah diskusi publik dengan tajuk Demokrasi Timur Berjaya (?) di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (8/12).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengawali diskusi dengan berpendapat bahwa Indonesia perlu menilik kembali makna demokrasi nusantara dan memeperbaiki praktik demokrasi di tanah air dengan lebih mengedepankan nilai- nilai ketimuran dan Pancasila.

Baca juga : Urgensi Kesehatan Lingkungan (2)

"Kalau kita perhatikan, sejarah membuktikan presiden kita lahir dari sebuh narasi. Dari mulai Pak Soekarno, Pak Soeharto, Ibu Megawati, Pak Habibie, Pak SBY, hingga Pak Jokowi yang waktu itu narasinya adalah tentang prestasi. Hari ini kita perlu melihat lagi apa narasinya? Yang jelas demokrasi kita harus dijalankan sesuai dengan nilai gotong royong, kolaborasi dan kesantunan," kata dia di sela Diskusi Publik Demokrasi Timur Berjaya yang digelar oleh What’s Viral di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Rabu (8/12).

Peneliti CSIS Arya Fernandez menambahkan, praktik demokrasi sendiri sebenarnya sangat jarang diterapkan di negara Asia. Tercatat hanya Korea Selatan, India, Jepang dan Indonesia saja yang menjadi negara demokratis.

Namun karena minoritas, bukan berarti sistem demokrasi adalah sistem yang salah bagi negara- negara Asia. Yang salah hanya penerpananya saja.

"Terminologi timur harus ditarik ke analogi timur. Kita justru khawatir dengan orang atau sosok yang ingin instan. Bisa saja seseorang akan menjadi populer misalnya dengan   performance di medsos. Tapi yang lebih penting, gagasannya itu penting atau tidak?" kata Arya.

Demokrasi banyak memberikan nilai positif, salah satunya memunculkan kompetisi. UU Cipta Kerja misalnya, masyarakat yang merasa tidak puas dengan UU tersebut sudah mengajukan judicial review ke MK. Ataupun sistem pemilu yang secara regular di gelar, masyarakat bisa memilih calon lain ketika di tidak puas dengan pilihan pertamanya.  

Baca juga : Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Seperti Fathul Makkah

Dari sisi ekonomi pun, dampakanya positif. Temuan Acemoglu (2019), profesor ekonomi pada MIT dan kawan-kawan menemukan ada hubungan yang positif antara demokrasi dan GDP perkapita. la melakukan riset untuk membuktikan secara agregat di tingkat globalbahwa negara-negara demokrasi lebih mampu mencapai kesejahteraan dibandingkan negara-negara non-demokrasi. la menggunakan data panel pada 175 negara dalam 50 tahun terakhirdari tahun 1960-2010.

"Data menunjukkan, negara-negara yang sebelumnya non demokratis, ketika dia menjadi negara demokratis tren GDP per kapitannya meningkat. Terjadi peningkatan 20 persen GDP per kapita pada negara-negara yang mengalami transisi dari non-demokrasi menjadi demokrasi pada 25 tahun berikutnya, dibandingkan negara-negara yang tetap non-demokrasi," tambah Arya.

Sistem demokrasi yang berkolerasi positif ke pertumbuhan ekonomi tersebut membuat pemerintah Indonesia bisa terus membuka keran investasi. Ini lantaran dengan sistem demokrasi, tercipta reformasi sistem ekonomi, peningkatan layanan publik dan peningkatan investasi.

Ia menambahkan, Indeks Demokrasi di Indonesia memang sempat menurun. Ini salah satunya terjadi pada memburuknya sistem kepartaian kita yang tampak pada tiga aspek: lemahnya representasi, menguatnya personalisasi politik, dan tidak adanya demokrasi internal partai. Penyebab lain adalah polarisasi politik yang menguat dalam dua pemilu terakhir dan membuat terbelahnya masyarakat.

Kemudian juga Karena korupsi politik yang meningkat. Data Corruption Perception Index (CPI) Indonesia menunjukkan ranking Indonesia menurun. Sementara data KPK menunjukkan tingginya tren korupsi politik sejak 2018 baik di pusat maupun daerah. Kasus yang banyak terjadi adalah pengadaan barang/jasa dan penyuapan. Kasus korupsi belum menjadi isu dominan di tingkat pemilih.

Baca juga : SDM Unggul Dan Literasi Sejak Dini Kunci Indonesia Maju

Meski demikian, dukungan publik terhadap demokrasi Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan sistem lainnya. Bila diambil rata rata dari data panel sejak Juni 2012-November 2021, tingkat dukungan publik terhadap demokrasi sebesar 64 persen.

"Dalam kasus Indonesia, sejak reformasi dan adanya otonomi daerah, terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya akses ke sekolah, dan menurunnya angka kemiskinan," kata Arya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.