Capres 0 Persen Dan 0 Duit, Ide Firli Ok Juga Nih

RM.id  Rakyat Merdeka - Harapan agar syarat capres jadi nol persen kembali menyeruak. Selain sejumlah pihak kembali mendaftarkan judicial review aturan presidential threshold 20 persen dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, isu ini menghangat setelah Ketua KPK, Firli Bahuri juga mendukung presidential threshold 0 persen. Firli menambahkan impiannya agar ajang pilpres juga 0 rupiah.

Ide Firli ini diungkapkan saat Silatnas dan Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Partai Perindo, di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12). Firli meyakini, presidential threshold 0 persen akan menghapus praktik demokrasi biaya tinggi yang selama ini terjadi.

Firli menjelaskan, biaya tinggi inilah yang berpotensi menyuburkan politik transaksional yang ujungnya praktik korupsi. "Orang heboh presidential threshold. Bukan 20 persen, bukan 15 persen, harusnya 0 persen dan 0 rupiah. Itu Pak, kalau kita ingin mengentaskan dari korupsi," kata Firli.

Baca juga : Ubah Perilaku Dagang Ke Digital, Inkoppas Rilis Digipas

Pernyataan Firli ini mendapat dukungan banyak pihak. Partai-partai di parlemen menyatakan setuju. Wasekjen PKB, Luqman Hakim yakin, presidential threshold 0 persen akan menekan biaya politik dan mencegah korupsi. Luqman mengakui, selama ini, pemilu dari tingkat nasional hingga daerah memang pragmatis dan transaksional.

"Saya prinsipnya setuju dengan pemikirannya Ketua KPK. Upaya mengurangi faktor yang menyebabkan tingginya biaya politik perlu didukung," kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini, di Kompleks Parlemen, kemarin.

Politisi PAN, Guspardi Gaus membenarkan, presidential threshold yang tinggi menyebabkan demokrasi diwarnai biaya tinggi. Kata dia, Pilpres yang butuh ongkos politik mahal kudu dihentikan. Sebab, sayang jika ada tokoh kredibel dan berintegritas yang ingin maju menjadi calon pemimpin, tetapi gagal karena tak punya modal memadai.

Baca juga : Garap Ajudan, KPK Dalami Aliran Duit Ke Bupati Apri Sujadi

Politik biaya tinggi juga sangat merugikan bangsa. Sebab, setelah pemilu, ada potensi penyumbang dana pilpres mengintervensi kebijakan Pemerintah. "Selama ini, setelah sosok pemimpin yang dibiayainya terpilih, kepentingan oligarki harus diakomodir. Sehingga tersandera kepentingan. Ujungnya mendorong terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presidential threshold tinggi juga mengakibatkan rakyat terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Pilpres 2019 contohnya," tuturnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan juga mendukung gugatan presidential threshold. Dia yakin, jika gugatan itu dikabulkan, iklim demokrasi bakal lebih baik.

"Selama ini, imbas presidential threshold tinggi terjadi jual beli partai politik. Orang yang punya modal besar, berlomba-lomba mendekati dan membeli partai hanya untuk bisa mencalonkan diri. Ambang batas ini hanya akan menghadirkan sedikit calon sehingga meruncingkan kubu yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa," kata kata Syarief, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.