Seperti Saya, Peneliti Itu Nggak Main Politik

 Sebelumnya 
Lalu ada yang meneliti dan membuat vaksin. Dan dengan semangat, ada yang bilang, misalnya, tahun depan Insya Allah, Indonesia punya vaksin.

“Saat itu, kita nggak tahu, bahwa setelah dari laboratorium ternyata nggak bisa diserahkan ke industri begitu saja. Industrinya nggak mau terima, karena harus berstandar GMP (Good Manufacturing Process) dulu. Dan itu butuh alat dan proses yang banyak sekali,” katanya.

Nah, dari hal-hal seperti itulah, akhirnya jadi terasa bahwa ada something wrong dengan riset nasional. Makanya, lanjut Tri, solusi satu-satunya, adalah menjadikan satu lembaga riset milik pemerintah dijadikan satu. Dikonsolidasikan sumber dayanya, SDM-nya, anggaran dan infrastrukturnya.

“Dengan cara seperti itu, maka critical mass-nya bisa dinaikkan. Tadinya kan kecil-kecil dan tidak bisa ngapa-ngapain. Boro-boro kompetisi dengan negara lain,” cetus Tri.

Baca juga : Loading Dock Terminal 3 Internasional Bandara Soetta Sempat Tergenang, Layanan Penumpang Tak Terganggu

Bisakah semua riset nasional ini dikoordinasikan? Menurut Tri, riset adalah komunitas dan aktivitas yang sesungguhnya tidak perlu diatur.

Di dunia mana pun, tidak ada regulasi yang mengatur riset.

“Pikiran dan kreativitas masa mau diatur. Nggak bisa,” katanya.

Yang dilakukan BRIN adalah meregulasi dan memfasilitasi insentif. Instrumennya, infrastruktur riset, sekarang dikelola di satu manajemen secara terpusat, bukan dikelola sendiri-sendiri lagi.

Baca juga : Mendag: Jaga Daya Beli Agar Ekonomi Bangkit!

“Riset dan pusat riset sekarang tidak lagi jadi pemilik laboratorium, misalnya. Tapi mereka hanya jadi pemakai. Infrastruktur ini bisa dipakai siapa saja. Juga SDM-nya,” papar Tri.

Kedua, jumlah periset harus banyak. Fokus BRIN bukan mau membuat riset makin bagus. Bukan itu targetnya. Tapi, bagaimana mendorong swasta bisa masuk ke riset. Dengan investasi semurah mungkin.

Jangan sampai, seperti yang selama ini terjadi, biaya riset mahal tapi hasilnya seringkali tidak jelas. Yang sifat risetnya high cost, high risk, itu pemerintah melalui BRIN.

“Yang kami lakukan simpel. Semua infrastruktur, itu bisa dipakai siapa saja, sepanjang kolaborasi, gratis. Nanti, kalau berhasil, kita dapat license-nya. Kalau gagal, ya tidak apa-apa. Coba lagi. Kita tidak ada risiko. Royaltinya 30 persen akan diberikan ke periset dan 70 persen ke negara. Itu gambaran umum,” kata Tri. ■

Baca juga : Dibilang Takjub Dengan Situasi Covid RI, Seperti Apa Penanganan Corona Di Malaysia?

Penulis & Editor: Ratna Susilowati

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.