Menkeu: Tak Ganggu Pemulihan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memfokuskan kembali pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu dipastikan tak ganggu Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pembangunan IKN baru pada 2020 dan 2021 terlambat gara-gara pandemi Covid-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) banyak tersedot untuk penanganan Covid-19.

“Di 2022, Pemerintah kembali mengalokasikan dana dalam APBN untuk IKN baru,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui keterangan tertulis, Jumat (7/1).

Wanita yang akrab di sapa Ani ini mengatakan, rincian anggaran untuk IKN baru, belum ditetapkan secara rinci karena masih tahap pembahasan dan perhitungan. Rincian anggaran akan keluar setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN selesai dibahas.

Baca juga : Operasi Pasar, Pemerintah Gelontorkan 11 Juta Liter Minyak Goreng

“Kementerian Keuangan akan gelontorkan anggaran untuk mega proyek pembangunan IKNdan pemindahan IKN. Kami sudah lakukan peninjauan. Nanti kami sinkronkan dalam desain dan eksekusi karena pemindahan IKNmerupakan langkah besar,” terangnya.

Ani berharap, pembangunan infrastruktur di ibu kota baru dapat menjadi titik mula pemulihan ekonomi, pasca Covid-19. Dipastikannya, pendanaan IKNtidak mengganggu penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Menkeu menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap jadi prioritas. APBN dijaga secara sangat hati-hati sehingga bisa meng-cover berbagai kebutuhan negara. Seluruh alokasi anggaran diseimbangkan.

Terlalu Berisiko

Baca juga : Pemerintah Dukung Langkah Penyatuan Organisasi KNPI

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, saat ini waktunya kurang tepat melanjutkan proyek pembangunan IKN.

“Kondisi ekonomi Indonesia belum lepas dari krisis akibat pandemi Covid-19. Kita belum tahu kapan pemulihan ekonomi bisa kembali seperti pra pandemi. Terlalu berisiko proyek IKNkembali berjalan,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Selain itu, lanjut Bhima, pemulihan ekonomi terbukti belum merata di semua kelompok industri maupun pengeluaran masyarakat. Ditambah lagi, tantangan eksternal tahun 2022 sangat menantang. Misalnya, tingginya harga minyak. Hal ini bisa timbulkan inflasi. Kemudian faktor eksternal tapering off, krisis properti di China, dan faktor geopolitik.

“Harusnya Pemerintah lebih memikirkan soal anggaran jaminan sosial untuk bersiap hadapi ketidakpastian yang tinggi tahun ini,” ujar Bhima.

Baca juga : Menperin: Sektor Industri Masih Jadi Penopang Utama Ekonomi

Ia mengingatkan, proyek IKN jangan sampai hanya menjadi proyek ambisi politik sebagian pihak. Ada kecurigaan, proyek ini terkait dengan pemilu 2024. Pemerintah ingin meninggalkan legacy.

“Perkara proyeknya ini distop Presiden baru, itu urusan lain. Pola pikir ini akan sangat berbahaya bagi pemulihan ekonomi,” ingat Bhima. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.