Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Kinerja Industri Manufaktur Terganggu Urusan Koordinasi Antarinstansi
- KAI Tutup Posko Angkutan Lebaran, Penumpang KA Naik 18 Persen
- 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi Damai di MK, Jumat Besok
- Didampingi Ibu Wury, Wapres Gelar Halal Bihalal Bareng Pegawai Dan Media
- Bobby Tetap Mau Daftar Jadi Bacagubnya PDIP
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Gemas Anggaran TKDD Nyisa Rp 100 Triliun
Sri Mulyani: Presiden Ngegas, Kepala Daerahnya Ngerem
Rabu, 12 Januari 2022 06:40 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyentil kepala daerah yang santai menghabiskan belanja APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sebab, anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemda) masih banyak tersisa.
Kementerian Keuangan mencatat, di 2021 masih ada anggaran sekitar Rp 100 triliun dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak terserap.
Padahal, anggaran tersebut cukup besar untuk menggerakkan ekonomi di daerah jika serapannya maksimal.
Baca juga : Andi Sudirman Masuk 10 Besar Kepala Daerah Terpopuler 2021
“Ini yang perlu menjadi perhatian kita. Belanja TKDD itu hampir sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Itu diberikan kepada seluruh Pemda,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi Kemenkeu, kemarin.
Menurut Sri Mulyani, TKDD diarahkan untuk belanja-belanja strategis. Seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah memberikan belanja TKDD dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan nonfisik, dana insentif daerah, dana desa, serta dana otonomi khusus.
Baca juga : Jokowi: Kok Pada Diem?
Ke depan, Sri Mulyani meminta Pemda melakukan perbaikan kinerja belanja TKDD untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Tentunya melalui optimalisasi belanja infrastruktur dan operasional.
“TKDD ini instrumen kita mendukung Pemda menjalankan fungsinya. Bukan membebani, tapi untuk melayani masyarakat,” ingat Sri Mulyani.
Melihat data realisasi sementara APBN 2021, belanja TKDD hanya terserap Rp 785,7 triliun atau 98,8 persen dari target APBN sebesar Rp 795,5 triliun.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
