Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Pembangunan DKI Nusantara
Basuki: Belum Dimulai, Anggarannya Belum Ada
Minggu, 23 Januari 2022 08:10 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Cepatnya pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) di parlemen, ternyata tak secepat anggaran dan pembangunannya. Meskipun regulasinya sudah terbentuk, proses pembangunan DKI Nusantara itu masih belum dimulai. Kenapa? Menurut Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, anggaran buat bangun IKN masih belum ada.
Payung hukum pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sudah selesai. Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani, Selasa (18/1) telah mengetuk palu tanda RUU IKN telah sah menjadi undang-undang.
Setelah UU IKN disahkan, saat ini pemerintah masih putar otak untuk mencari pembiayaan pembangunan awal ibu kota baru yang diberi nama Nusantara itu. Biaya pembangunan IKN yang ditaksir mencapai Rp 500 triliun lebih itu, berasal dari dua sumber. Yakni, dari APBN dan swasta lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Lantas bagaimana progres pembangunan IKN? Menteri Basuki yang kelak bertanggung jawab dalam proses pembangunan, mengaku masih belum bekerja. Kementerian PUPR masih menunggu perintah Presiden Joko Widodo dan anggaran dari Kementerian Keuangan.
“Sekarang ini belum ada anggaran untuk IKN. Jadi belum bisa kita lakukan apa-apa, kita persiapan saja,” kata Basuki kepada wartawan, di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin.
Untuk tahap awal, kata Basuki, pembangunan hanya akan menggunakan APBN saja.
Baca juga : Bangun DKI Nusantara Pake Dana Pemulihan Ekonomi
Pembangunan tahap awal itu, lanjut Basuki, akan dilakukan mulai 2022 hingga 2024. Fokus yang akan dibangun kementeriannya, yakni kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
Rinciannya, dari total lahan 256.142,74 hektare, pemerintah akan membangun KIPP, seperti kantor Presiden, kantor wakil presiden, kantor pemerintahan, DPR, MPR. Selain itu juga akan dibangun jalan kawasan dan juga jalan menuju IKN dari Balikpapan. Adapun periode pembangunan ini dimulai dari tahun 2021 sampai 2024.
“Kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor pemerintahan, DPR MPR, jalan-jalan kawasan, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, itu yang akan kita siapkan sampai dengan 2024. Semua dengan APBN,” ungkap Basuki.
Baca juga : Sri Mulyani: Pembangunan Ibu Kota Negara Pakai Dana PEN
Bagaimana dengan investasi swasta? Basuki menegaskan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima investasi apa-apa. Lagipula, kata dia, urusan investasi itu berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya