Bangun DKI Nusantara Pake Dana Pemulihan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Satu hal yang banyak disorot dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah soal dari mana dananya. Karena seperti diketahui, saat ini kocek negara sedang jebol akibat terkuras untuk penanganan Covid-19. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani punya jalan keluarnya mengatasi pembangunan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) yang dinamai Nusantara tersebut. Setelah diutak-atik, Sri Mul memutuskan, duit untuk pembangunan IKN akan diambil dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut Sri Mulyani, pembangunan IKN terdiri atas lima tahapan. Tahap pertama dimulai pada 2022-2024. Tahap kedua sampai kelima, berlanjut dari 2025-2045.

Tahap pertama akan fokus pada pembangunan infrastruktur. Seperti membangun kompleks pemerintahan, bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik.

Baca juga : Sri Mulyani: Pembangunan Ibu Kota Negara Pakai Dana PEN

Menurut Sri Mulyani, tahap pertama pembangunan IKN bisa dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi. Karena itu, anggaran membangun IKN tahun ini akan diambil dari program PEN.

Tahun ini, anggaran PEN sebesar Rp 450 triliun. "Ini masih belum dispesifikasi seluruhnya. Jadi, ini nanti mungkin (anggaran pembangunan IKN) bisa dimasukkan dalam bagian program PEN,” kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR Pengesahan UU IKN, di Jakarta, kemarin.

Lalu, bagaimana dengan penanganan Covid-19? Perempuan yang beberapa kali mendapat anugerah Menteri Keuangan terbaik ini memastikan, desain anggaran PEN akan tetap fokus kepada aspek yang paling prioritas, yaitu penanganan dampak pandemi seperti pemberian bantuan sosial

Baca juga : Bertemu Dubes Saudi, Gus Yahya Bahas Kerja Sama Dan Perdamaian Dunia

Untuk 2023 dan 2024, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini belum bisa memutuskan. Soalnya, tahun depan, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit APBN harus kembali ke level 3 persen. Sementara, kebutuhan pembangunan IKN 2023 dan 2024 akan lebih besar. Di 2023, akan lebih banyak belanja barang, dan di 2024 akan banyak belanja pegawai.

Karena itu, Pemerintah akan benar-benar menjaga defisit tetap terkendali di tengah kebutuhan anggaran yang banyak seperti untuk gelaran Pemilu 2024 dan penanganan Covid-19.

Pada saat mengumumkan akan memindahkan ibu kota ke Kaltim pada April 2019, Jokowi menerangkan, pembangunannya membutuhkan dana Rp 466 triliun. Dalam laman ikn.go.id, disebutkan bahwa 53,5 persen biaya membangun IKN akan diambil dari APBN. Sisanya, 46,5 persen menggunakan dana lain dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN.

Baca juga : Antara Politik Islam Dan Islam Politik

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan, pembangunan IKN tak akan membebani APBN. Kata dia, Pemerintah akan membuat skema bisnis model baru untuk pendanaan IKN.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.