Lawan Politisasi Agama Dengan Perkuat Jalinan Ulama Dan Umara

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisasi agama dengan menggunakan sentimen keagamaan untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan nilai agama telah menjadi ciri infiltrasi kelompok radikal. Politisasi agama yang demikian semakin memperkeruh kondisi persatuan masyarakat Indonesia yang beragam.

Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Pasuruan, KH Machrus Ali mengutarakan pandangannya terkait fenomena politisasi agama sebagai hal yang memang potensial terjadi di Indonesia. Namun, ia melihat hal tersebut dapat diantisipasi dengan memperkuat hubungan antara ulama dan Pemerintah.

“Hal-hal semacam itu pasti ada saja. Tapi, insya Allah dengan persatuan antara ulama dan pemerintah, akan sulit bagi kelompok tersebut untuk merusak NKRI,” ujar KH Machrus Aly, di Pasuruan, Rabu (16/2).

Baca juga : Jalanan Ibu Kota Lancar

Kiai Mahrus melanjutkan, fenomena politisasi agama ini kerap terjadi akibat perbedaan pandangan politik. Juga karena tokoh yang bersangkutan memiliki agenda dan visi misi sendiri untuk menyudutkan pemerintah yang sah. “Hal-hal seperti ini bisa digerus bersama-sama dengan kerja sama Pemerintah, organisasi, ulama dan juga santri,” ucapnya.

Ia meyakini, di lingkungan pesantren dan ormas keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Mathlaul Anwar, dan lain sebagainya, tidak pernah ada istilah atau ajaran anti-pemerintah, anti-NKRI atau anti-Pancasila. “Di lingkungan pesantren contohnya, NKRI ini sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” ujar kiai yang juga Pembina Pondok Pesantren Al Ikhlas Pasuruan ini.

Terkait penanganan paham radikal terorisme yang mengatasnamakan agama, Kiai Mahrus memberikan apresiasi terhadap upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mempererat hubungan dan bersinergi dengan para alim ulama. Ia menilai, hal ini adalah langkah yang tepat, sebagaimana ulama yang merupakan ujung tombak dari para umat.

Baca juga : Dukung Gelaran MotoGP, Kominfo Perkuat Layanan Komunikasi Di Mandalika

“BNPT ini dekat dengan ulama. Antara ulama dan umara memang tidak bisa dipisahkan. Jadi, harus saling  bekerja sama dalam hal ini untuk menjaga NKRI,” ucap alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ini.

Kiai Machrus juga mengamati fenomena di masyarakat yang cenderung terburu-buru dalam membagikan ilmu. Padahal, pemahamannya belum tuntas sehingga menyebabkan banyak timbul kekeliruan dan distorsi terkait ajaran agama.

“Misalnya, orang hanya baca sedikit di koran, di medsos atau tabloid soal dalil ini dan itu. Alhasil pemahaman agamanya jadi hanya sepucuk, tidak didalami sehingga tidak paham ajaran agama yang sesungguhnya,” jelasnya.

Baca juga : Niceface, Underware Brand Lokal Dengan Kualitas dan Harga Terjangkau

Ia menilai, pemerintah harus memiliki program, baik dengan ulama maupun ormas keagamaan yang moderat untuk mensosialisasikan dan membina masyarakat untuk berkehidupan yang damai di tengah perbedaan. “Program itu berupa penguatan nilai-nilai Pancasila dan manfaatnya, serta tentang menjaga NKRI dan sebagainya,” kata Machrus.

Dewan Pembina Pusat Lembaga Kemitraan Pondok Pesantren (LKPP) Indonesia ini juga menyampaikan pesannya untuk seluruh masyarakat, tokoh, beserta pemerintah untuk senantiasa menjaga NKRI dari fitnah yang ditimbulkan oleh politisasi agama yang senantiasa berusaha untuk menimbulkan perpecahan di masyarakat. “Saya dan Kiai-Kiai ini yang ada di Jawa Timur ini menginginkan jangan sampai ada kejadian itu. Kita jaga NKRI dan kita ramut (jaga/pelihara) NKRI kita,” katanya mengakhiri. [WUR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.