Dark/Light Mode

Buntut Digempur Corona

Selamatkan Ekonomi Habiskan 656 Triliun

Kamis, 17 Februari 2022 08:35 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Forum Rangkaian Side Event Presidensi G20 Indonesia. (Foto: kemenkeu).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Forum Rangkaian Side Event Presidensi G20 Indonesia. (Foto: kemenkeu).

 Sebelumnya 
Terakhir, Sri Mulyani mengingatkan, pandemi Covid-19 bisa jadi bukan yang terakhir. Mungkin saja akan ada pandemi-pandemi lain di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan kesiapan semua negara dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi lain. Ia berharap, saat pandemi itu datang lagi, negara-negara sudah siap.

Karena itu, Sri Mulyani mendukung pembentukan The G20 Joint Finance-Health Task Force sebagai mekanisme kerja sama untuk menangani masalah terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi atau pandemic prevention, preparedness and response (pandemic PPR). "Kami berharap kerja bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan akan bisa menguatkan kemampuan dunia untuk menyiapkan diri dalam menghadapi syok pandemi yang akan datang," ungkapnya.

Baca juga : Bangun Pemerataan Ekonomi, Khofifah Ungguli Ganjar Dan Anies

Menurut dia, kerja sama itu penting karena pandemi tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu negara saja. Melainkan butuh koordinasi dan kolaborasi bersama.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga bangga atas capaian ekonomi Indonesia di 2021. Kata dia, dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, Indonesia sudah kembali ke level negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country).

Baca juga : Bamsoet Dorong APLI Tingkatkan Perekonomian Nasional

"Pencapaian tersebut tentu merupakan pondasi yang penting untuk pemulihan ekonomi. Kita perlu terus melakukan reform struktural agar kita bisa keluar dari jebakan middle income trap di tahun 2035," kata Airlangga, dalam Law & Regulation Outlook 2022 yang digelar secara virtual, kemarin.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, Pemerintah terus mendorong pemulihan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19 dengan dana PEN sebesar Rp 455,62 triliun dengan tiga klaster, yaitu klaster kesehatan sebesar Rp 122,5 triliun, perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,8 triliun, dan klaster penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,3 triliun. Pemerintah juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dicapai di 5,2 persen pada 2022.

Baca juga : PNM Berdayakan Ekonomi Korban Laka

Apakah dana PEN ini benar-benar optimal? Ekonom Indef M Rizal Taufikurahman menilai, dampak realisasi program PEN pada 2021 masih kurang besar pada pertumbuhan ekonomi 2021. Karena itu, Rizal menyarankan agar anggaran PEN 2022 dioptimalkan untuk mendongkrak pemulihan ekonomi. Pemerintah perlu memperbaiki percepatan penyerapan anggaran, yang selama ini terkendala permasalahan data dan sasaran penerima bantuan.

Rizal menyampaikan, klaster kesehatan, perlindungan sosial, dan insentif usaha untuk mendongkrak kegiatan produksi, harus tetap ditingkatkan untuk mengoptimalisasi dampak PEN terhadap ekonomi. "Pemerintah mesti fokus terhadap kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, nilai tambah untuk pendapatan, dan pertumbuhan produksi. Jadi, kira-kira kebijakan yang akan mengganggu dan mendistorsi fokus perbaikan ekonomi kita, saya kira lebih baik dipertimbangkan lagi," tuturnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.