Dark/Light Mode

Dijauhi NU, Dimusuhi Buruh

Jalan Imin Ke 2024 Begitu Terjal

Jumat, 18 Februari 2022 08:54 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Dok. DPR RI).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: Dok. DPR RI).

 Sebelumnya 
Belum selesai ujian dari NU, kini Imin terancam dijauhi pemilih dari kalangan buruh. Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), diketahui menuai protes dari berbagai aliansi buruh. Aturan bahwa JHT baru bisa cair pada usia 56 tahun, dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang merupakan politisi PKB.

Berbagai kecaman disampaikan organisasi buruh terhadap Menteri Ida. Meskipun saat demo, Rabu (16/2), sudah diterima beraudiensi dengan Menaker, tetap saja buruh tidak puas karena tidak ada kepastian Permenaker itu bakal dicabut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena menuding menteri asal PKB itu, sudah berbohong. Kata dia, tidak pernah organisasi buruh dilibatkan dalam pembahasan Permenaker 2/2022.

Baca juga : Di Permukaan, imin baik Saja, Dalam Hatinya Siapa Tahu

“Saya pastikan KSPSI sebagai serikat buruh terbesar di Tanah Air tidak pernah tahu proses terbitnya Permenaker tersebut,” tegas Andi di Jakarta, kemarin.

Kerasnya sikap buruh ini terhadap kebijakan yang dibuat Menteri Ida, dinilai bisa merugikan PKB. Apalagi, dari banyak parpol, hanya PKB yang pasang badan pada Menteri Ida terkait aturan tersebut.

“Suka tidak suka, senang tidak senang, akan berimbas juga pada pencapresan Cak Imin. Akan makin berat dan mengalami jalan terjal,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, saat dihubungi kemarin.

Baca juga : Emil Belum Terkalahkan

Apalagi, hubungan Imin dengan NU yang tidak begitu baik saat ini. Menurutnya, tanpa NU, daya tawar Imin untuk dipinang sebagai capres atau cawapres oleh parpol lain, makin lemah.

“Jika dia ingin nyapres, di rumah sendiri dia harus dapat dukungan, artinya dia harus dapat dukungan NU. Jika serumah saja tak dukung, maka yang di luar kemungkinan juga tak dukung,” ujar Ujang.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Menurutnya, kalau polemik soal Permenaker tidak segera terselesaikan, maka yang rugi adalah PKB dan Imin.

Baca juga : Imin Maju Tak Gentar

“Dengan kondisi ini bukan tidak mungkin menguatkan publik soal persepsi buruk pada Ida, juga PKB,” kata Dedi. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.