Dewan Pers

Dark/Light Mode

Soal Pemilu Mundur Dan Langgar Konstitusi

JK Kasih Warning

Sabtu, 5 Maret 2022 08:40 WIB
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. (Foto: Tangkapan layar YouTube Universitas Hasanuddin).
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. (Foto: Tangkapan layar YouTube Universitas Hasanuddin).

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) ikutan komentar soal riuhnya wacana pengunduran Pemilu 2024. Mantan Ketum Golkar itu kasih warning keras jika pesta demokrasi lima tahunan itu diundur, apalagi sampai konstitusi dilanggar, maka negara akan ribut terus.

Pernyataan itu disampaikan JK saat menghadiri Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

JK menegaskan, penundaan Pemilu menyalahi konstitusi. Karena pesta demokrasi sudah diamanatkan setiap 5 tahun sekali.

Berita Terkait : JK: Kalau Tidak Taat Konstitusi Negeri Ini Akan Ribut

Ia memperkirakan, jika Pemilu tetap dipaksakan ditunda, maka potensi konflik tak bisa dielakkan. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan tetap taat kepada konstitusi. Apalagi, sebutnya, Indonesia punya sejarah panjang dengan konflik.

“Kecuali kalau konstitusinya diubah, (tapi) kita terlalu punya konflik. Jadi, kita taat pada konstitusi. Itu saja,” kata JK.

Ketum Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini berharap, wacana penundaan Pemilu tidak berujung pada masalah yang diakibatkan oleh kepentingan kelompok atau individu tertentu. “Konstitusinya itu lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi, maka negeri ini akan ribut,” tambahnya.

Berita Terkait : Andi Gani Minta Anggota KSPSI Berkontribusi Positif Terhadap Roda Perekonomian

Untuk diketahui, pengunduran Pemilu 2024 mula-mula dilontarkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Lalu, didukung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan. Setelah itu, tak ada lagi ketum partai yang menyatakan dukungannya.

Hingga kemarin, parpol yang masih konsisten menolak gagasan itu adalah PDIP, NasDem, Demokrat, PKS, PPP, dan Gerindra.

Ada juga poros lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) misalnya. Mereka menolak penundaan Pemilu tapi mendukung Jokowi 3 periode.
 Selanjutnya