HMS Center Sayangkan Tak Ada Nama Mantan Presiden Soeharto Dalam Keppres 1 Maret

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menyayangkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama mantan presiden Soeharto.

Soalnya, dia menilai, sosok mendiang Soeharto merupakan salah satu tokoh yang berperan besar dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. "Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang tidak tepat. Aneh saja bagi saya," ujarnya, di Jakarta, Minggu (6/3).

Hardjuno memandang, seharusnya tak ada upaya berlebihan untuk menghilangkan peran Soeharto dalam peristiwa-peristiwa penting negeri ini.

Baca juga : Mahfud Luruskan Anggapan Nama Soeharto Dihilangkan Dari Sejarah

Bagaimana pun, diingatkannya, Soeharto berperan dalam membawa negara ini keluar dari kekisruhan politik. Soal adanya kritik mengenai beberapa keputusannya, hal itu seharusnya tak menghilangkan jasa-jasanya. "Tidak baik menghilangkan peran pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949," imbuhnya. 

Hardjuno menerangkan, berdasarkan Instruksi Rahasia tanggal 18-2-1949 yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, terlihat jelas peran Soeharto yang saat itu berpangkat Letkol.

Dengan Instruksi Rahasia itu, Letkol Soeharto mengadakan gerakan serangan besar-besaran terhadap Ibu Kota yang dilakukan antara tanggal 25 Februari sampai 1 Maret 1949 dengan menggunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.

Baca juga : Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Khianati Reformasi

"Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran pak Harto untuk mengadakan serangan-serangan besar," tegasnya.

Selain itu, Soeharto juga merupakan orang yang menjadi kepercayaan Jenderal besar Soedirman untuk melancarkan serangan terhadap Belanda yang saat itu menguasai Yogyakarta.

Saat itu, Soeharto bertugas selaku Komandan Brigade 10 Wehrkreise III dianggap sebagai 'arsitek' dalam serangan tersebut, dengan dukungan Sultan Hamengku Buwono IX selaku penguasa sipil Yogyakarta.

Baca juga : Menteri Siti Paparkan 3 Isu Prioritas Dalam Pertemuan EDM-CSWG G20

"Karena itu, saya minta, tidak boleh melupakan sejarah. Pak Harto jasanya besar bagi bangsa ini dan bapak pembangunan nasional," tandasnya. 

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, Keppres tersebut menegaskan bahwa tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hal tersebut dalam rangka menegakkan sejarah perjuangan bangsa terkait Serangan Umum 1 Maret 1949.

"Keppres tersebut bukan buku sejarah, tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU (Serangan Umum) 1 Maret 1949," tegasnya dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Kamis (3/3).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.