KPU-nya Giat Bekerja Pemilu Sulit Ditunda

 Sebelumnya 
Terkait masih adanya wacana untuk menunda Pemilu, Ilham memastikan, pihaknya sebagai penyelenggara selalu bekerja sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. “Sampai saat ini, KPU konsisten melanjutkan penyelenggaraan Pemilu 2024,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Evi Novida Ginting Manik menambahkan, rancangan PKPU tersebut memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Putusan MK tersebut mengelompokkan partai politik yang tetap diverifikasi administrasi saja atau harus diverifikasi administrasi maupun faktual.

Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi faktual. Sementara parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen maupun parpol baru diharuskan diverifikasi kembali secara administrasi dan faktual.

Baca juga : Pengamat Ingatkan Parpol, Ini Risikonya Kalau Pemilu Ditunda

Kepastian Pemilu 2024 tidak akan ditunda juga disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD. Kemenko Polhukam yang sebelumnya akan menggelar rapat koordinasi (rakor) soal wacana penundaan Pemilu, memilih membatalkan acara tersebut.

Alasannya, Mahfud khawatir rakor yang akan digelarnya itu, akan membuat isu penundaan Pemilu semakin liar. Padahal, kata dia, sikap pemerintah sejak awal sudah jelas, Pemilu akan tetap digelar 14 Februari 2024.

“Jadi, pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR, silakan lah. Kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Mahfud.

Baca juga : Jelang Ramadhan, Bulog Dan Badan Pangan Pastikan Stok Daging Aman

Menurut Mahfud, diskusi penundaan Pemilu di Partai Politik, DPR, LSM, dan Ormas, merupakan hal lumrah. Meski begitu, kata dia, pemerintah akan tetap menyiapkan Pemilu serentak.

“Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” tegas Mahfud.

Amandemen Tutup Buku

Baca juga : Laskar Ganjar Puan Kritik Keras Elit Partai Yang Dukung Pemilu Ditunda

Langkah sejumlah pihak untuk menunda Pemilu dengan cara melakukan amandemen UUD 45 sepertinya makin berat. PDIP sebagai partai dengan kursi terbanyak di parlemen, menolak untuk melanjutkan wacana amandemen konstitusi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.