Dark/Light Mode

Bu Sri, Tolong Dong Bayar Utang Pemerintah Ke Pertamina Rp 100 T

Minggu, 27 Maret 2022 07:30 WIB
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. (Foto: DOK DPR RI).
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. (Foto: DOK DPR RI).

 Sebelumnya 
Kalau pemerintah tak mau naikkan harga bensin, bagaimana? Agus bilang, ya bayar dong utang pemerintah ke Pertamina. “Ini harus dibayar untuk mengurangi beban Pertamina, terkait penugasan-penugasan yang diberikan,” katanya.

Uangnya ada nggak? Jawab Agus, ya harus diadakan. “Kan bulan lalu, negara surplus. Cadangan juga bertambah. Apa salahnya dicicil. Kalau memang tidak bisa juga, bagusnya, dicari titik temunya. Berapa dan sampai kapan Pertamina sanggup untuk subsidi Pertamax dan Pertalite,” papar Agus.

Parlemen ikut mengkhawatirkan kondisi Pertamina. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mendesak Menteri Keuangan, agar segera menyelesaikan piutang kepada Pertamina, selambatnya akhir semester ini. “Sudah carry over selama 4 tahun, sekitar 100 T. Ini Bu Sri, segeralah selesaikan ini,” katanya.

Baca juga : Pemerintah Jamin Pasokan Pangan Di Bulan Ramadan

Ketua Komisi bidang energi itu juga meminta Pemerintah segera menetapkan besaran kompensasi atau menyesuaikan harga BBM agar tidak terjadi kesenjangan harga yang terlalu tinggi antara ICP dengan harga aktual per hari ini.

“Berani menaikkan harga nggak? Kalau nggak berani, ya harus bayar kompensasi ke Pertamina,” katanya.

Dari mana Pemerintah membayar utang ke Pertamina? Kata Sugeng, hari ini Pemerintah punya uang kok. “Harga komoditas semuanya naik. Nikel, batubara, CPO, karet, semua harganya naik di pasar dunia. Barang tambang bahkan naiknya tidak tanggung-tanggung, sampai sekitar tiga kali lipat dari biasanya,” katanya.

Baca juga : BIN Ajak Humas Kementerian Dan Lembaga Pemerintahan Sosialisasikan Pemindahan IKN

Ini artinya, pendapatan pemerintah dari sisi ekspor tinggi. Akan ada selisih yang lumayan untuk membayar ke Pertamina. “Ini penting, demi menyelamatkan kebutuhan rakyat yang tidak bisa ditunda, yaitu BBM dan gas,” imbuh Sugeng.

ICP atau Indonesian Crude Price saat ini sudah melonjak ke angka 85 dolar AS per barel. ICP adalah sebutan bagi harga minyak mentah yang dihasilkan oleh Indonesia, dari Blok Cepu dan Blok Rokan. Minyak Indonesia ini adalah milik Pemerintah, yang harus dibeli Pertamina dengan harga pasar dunia. Lalu diolah dan dijual untuk masyarakat. Pertamina belinya mahal, tapi jualnya ke rakyat harus murah. Ini tentu berat bagi Pertamina, jika Pemerintah tak mengganti biaya kompensasinya.

Sebetulnya, apabila Pertamina membeli minyak Pemerintah dengan harga minyak sesuai APBN saja, yaitu 63 dolar AS per barel, sudah cukup membantu menjaga kondisi kesehatan keuangannya. Jika kebijakan ini mau dilakukan, sama dengan Domestic Market Obligation atau DMO, pada minyak goreng dan batubara, yang akhirnya bisa menyelamatkan kondisi PLN. DMO adalah kebijakan Pemerintah menjaga pasokan dalam negeri, dengan menetapkan harga khusus atau pembatasan lainnya.

Baca juga : Muka Pemerintah Ditampar Migor

Sugeng mengatakan, sekarang ini ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sehingga Pemerintah bisa mengubah APBN kapan saja tanpa ada persetujuan DPR. Maka dari itu, kata dia, segeralah bayar kewajiban-kewajiban pemerintah terhadap Pertamina yang akan membantu cash flow untuk mencegah kerugian. Dan kedua, segera tetapkan besaran kompensasi harga menyangkut Pertalite, Pertamax dan Solar.

Kenapa? Karena Solar hanya disubsidi Rp 500 per liter, padahal harga crude-nya di pasar dunia sudah di atas 100 dolar AS per barel. Kalau tak dibayar kompensasinya, bisa-bisa sampai akhir tahun ruginya Rp 100 triliun. “Itu baru untuk Solar, belum Pertamax dan Pertalite,” katanya. Kata Sugeng, harga Pertalite hari ini mestinya sudah Rp 12 ribuan. Dan Pertamax, mestinya Rp 14 ribuan.

Jangan sampai “Pertamina” yang sedang babak belur ini makin remuk redam. Jika sampai terjadi antrean BBM, akan berat dampak sosial politiknya. Apalagi di saat persoalan minyak goreng belum selesai sepenuhnya.  [NAN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.