Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Potong Keuntungan Ekspor Agar Harga Migor Normal
Pemerintah Utamain Kebahagiaan Rakyat
Senin, 21 Maret 2022 06:50 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Aturan tata niaga minyak goreng (migor) yang baru diambil Pemerintah benar-benar mencerminkan keadilan. Bahkan, Pemerintah rela menurunkan ekspor agar migor kembali normal, yaitu stok melimpah dengan harga yang tidak memberatkan rakyat. Ini jadi bukti Pemerintah lebih mengutamakan kebahagiaan rakyatnya.
Beberapa hari sejak beleid baru tata-niaga migor diberlakukan, pemandangan antrean hilang digantikan keluhan harga yang tinggi. Stok migor kemasan kini melimpah di pasar, namun dengan selisih harga Rp 6.000 - Rp 12.000 lebih tinggi dibanding harga eceran tertinggi (HET) yang telah dicabut: Rp 14.000 per liter.
Baca juga : Kurangi Beban Pertamina, Harga BBM Pertamax Diusulkan Naik
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) per 18 Maret 2022, harga rata-rata migor kemasan bermerek 1 secara nasional Rp 22.100 per kg. Sementara harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerek 2 secara nasional mencapai Rp 21.300 per kg.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, keadaan ini lebih baik ketimbang sebelum pemerintah mencabut HET Rp 14.000 per liter untuk migor kemasan. Menurutnya, Permendag No. 11/2022, 16 Maret 2022 mendorong produsen membuka stok.
Baca juga : Bisa Ganggu Pemulihan Ekonomi, Aktivis Buruh Minta Pemerintah Tindak Tegas Pemain Migor
“Jadi saat ada HET, mereka tidak mengeluarkan stok. Saat HET dihentikan, stok pun dikeluarkan. Jadi memang pembentukan harga keekonomian migor ini selain dipengaruhi harga CPO dunia, juga karena hitung-hitungan korporasi. Untuk cegah kelangkaan stok, kami setuju HET dicabut. Kami ingin ada stok melimpah,” kata Abdullah.
Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Jend Polisi (Purn) Budi Gunawan menilai, kebijakan baru pemerintah terkait kisruh migor ini memang membutuhkan waktu untuk membentuk harga wajar migor di pasar. “Saat ini, yang terjadi adalah turbulensi pasar yang akan menemukan keseimbangan setelah pasokan dan permintaan stabil berdasarkan realitas objektif komoditas dan kebutuhan masyarakat,” kata Budi Gunawan, kemarin.
Baca juga : Ketentuan Pemerintah Tanding Dengan Penonton, PBSI Happy
Harga yang dikeluhkan tinggi saat ini, lanjut KaBIN, tidak bisa dipersepsikan semata karena kebijakan pencabutan HET. Perlu diingat, kenaikan harga migor telah terjadi jauh sebelumnya, didorong mekanisme keekonomian komoditas di Tanah Air yang juga dipengaruhi kondisi umum industri minyak nabati dunia.
“Ada masalah pada rantai pasokan karena pandemi Covid-19, perubahan cuaca yang menekan produksi, naiknya permintaaan karena kebutuhan biodiesel dan minyak nabati, hingga konflik Rusia-Ukraina yang juga signifikan memangkas produksi,” urai mantan Wakapolri yang akrab disapa BG ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya