Bu Sri, Tolong Dong Bayar Utang Pemerintah Ke Pertamina Rp 100 T

RM.id  Rakyat Merdeka - DIAM-diam, Pemerintah punya utang sangat besar ke Pertamina. Jumlahnya Rp 100 triliun. Ini adalah tunggakan subsidi dan ongkos penugasan yang belum dibayar oleh Menteri Keuangan kepada Pertamina, selama empat tahun terakhir. Kalau tak kunjung dibayar, kondisi keuangan Pertamina babak belur. Rupanya, itulah konsekwensi atas BBM murah yang selama ini dinikmati masyarakat kita.

Cashflow ibarat darah bagi perusahaan. Jika dalam satu smester ini tak kunjung dibayar, aliran bakal terganggu, dan dampaknya bahaya. Pertamina bisa kesulitan menjaga ketersediaan pasokan BBM dan gas masyarakat. Karenanya, Pemerintah harus segera bayar utang ke Pertamina. Jangan sampai, trauma antrean minyak goreng menular jadi antrean BBM.

Baca juga : Pemerintah Jamin Pasokan Pangan Di Bulan Ramadan

Posisi Pertamina memang dilematis. Meski BBM Pertamax bukan bensin bersubsidi, tapi harganya tak bisa dinaikkan tanpa lampu hijau pemerintah. Demikian juga Pertalite, bensin separuh subsidi. Harganya tak boleh dinaikkan sudah bertahun-tahun.

Larangan kenaikan harga pun, sifatnya, tidak tertulis, informal. Sehingga, di kemudian hari apabila terjadi dampak kerugian perusahaan akibat ini, yang disalahkan bukan Pemerintah, tetapi Manajemen Pertamina. Harga minyak dunia, saat ini sudah tinggi sekali. Di atas 100 dolar AS per barel. Karena itu, harga BBM yang dijual ke masyarakat mau tak mau harus dinaikkan agar tidak menggerus kondisi keuangan Pertamina.

Baca juga : BIN Ajak Humas Kementerian Dan Lembaga Pemerintahan Sosialisasikan Pemindahan IKN

Harga Pertamax, misalnya, sampai hari ini masih sekitar Rp 9.000. Padahal jenis sama yang dijual kompetitor seperti Shell sudah naik berkali-kali, dan kini di atas Rp 12 ribuan.

Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dengan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel, maka biaya produksi Pertamax saat ini sudah di kisaran Rp 14.500 per liternya. Sementara kebijakan Pemerintah, harga Pertamax saat ini masih Rp 9.000 per liter.

Baca juga : Muka Pemerintah Ditampar Migor

“Ini selisihnya yang mensubsidi Pertamina, karena bensin Pertamax tidak masuk komponen yang disubsidi pemerintah. Karena itu, kalau tidak mau Pertamina babak belur, ya harga Pertamax harus dinaikkan,” katanya, kemarin.

Berapa kenaikan harga Pertamax yang wajar? Kata Agus, Pertamax sesuai regulasinya, bisa mengikuti harga pasar karena bensin jenis ini tidak disubsidi pemerintah. “Kalau harga Pertamax dinaikkan, ya jangan beda jauhlah dengan bensin sejenis yang dijual SPBU swasta,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.