GPMI: Jangan Bikin Gaduh Lagi, Dengarkan Suara Rakyat!

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah pihak masih khawatir dengan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Banyak yang sudah menyatakan penolakannya. Kali ini, mahasiswa yang lama diam, mulai bersuara.

Adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang tegas menolak wacana ini. Ratusan massa aksi dari BEM SI turun ke jalanan Jakarta, Senin (28/3).

Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Syarief Hidayatulloh mendukung gerakan mahasiswa yang menolak penundaan Pemilu 2024. Penolakan ini sesuai dengan aspirasi kebanyakan masyarakat yang tercermin dalam berbagai survei.

"Pemerintah harus tegas supaya tidak ada lagi wacana pengunduran Pemilu 2024 dari menteri-menterinya dan ketua umum partai koalisi," kata Syarief dalam keterangannya, Senin (28/3).

Baca juga : PPP Ikut Maunya Rakyat

Apalagi, Pemilu 2024 sudah disepakati oleh pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tahapan demi tahapan, lanjut Syarief, harus mulai dilakukan.

Jika Pemilu yang telah disepakati berlangsung 14 Februrari 2024 ditunda, risikonya besar bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Potensi kerusuhannya lebih besar dari manfaatnya.

"Jangan buat gaduh lagi. Lakukanlah tahapan yang telah disepakati. Jangan khianati konstitusi. Rakyat bisa marah. Ujungnya rusuh tidak kondusif. Saatnya bangsa ini bangkit dari keterpurukan karena pandemi," tuturnya.

Sebelumnya, Koordinator BEM SI Lutfhi Yufrizal mengklaim, ada 13 kampus yang ikut dalam aksi hari ini. Kata Luthfi, penundaan Pemilu 2024 menghambat kaderisasi kaum muda. Wacana ini menunjukkan kaum tua itu-itu saja ingin terus bercokol memimpin negeri ini.

Baca juga : Imin Pastikan Bukan Diperintah Luhut

"Harusnya, Pemilu 2024 menjadi momentum kaum menggantikan kaum tua yang jabatannya akan habis. Ini menciderai kaderisasi kepemimpinan nasional dan konstitusi," kata Luthfi saat aksi.

Salah satu tuntutan utama BEM SI, kata Luthfi adalah mendesak pemerintah dan seluruh pihak bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Lemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

"Mayoritas rakyat tegas menolak wacana ini. Patuhi konstitusi dengan menggelar Pemilu tahun 2024 sesuai jadwal yang disepakati," tegasnya.

Selain itu, hasil survei teranyar Indonesia Political Opinion (IPO) menyatakan, 46 persen responden tidak setuju dengan penundaan Pemilu 2024 dan 31 persen masyarakat menyatakan sangat tidak setuju terhadap wacana ini.

Baca juga : Oposisi Dan Koalisi Bersatu Lawan Luhut

"Sehingga, jika ditotal, responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap penundaan pemilu 2024 sebesar 77 persen," kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam rilisnya, Senin (28/3).

Sementara yang menyatakan setuju atas wacana penundaan pemilu, hanya 19 persen. Sedangkan, yang sangat setuju hanya 4 persen. Total responden yang setuju atas wacana tersebut cuma 23 persen.

Anggota KPU Hasyim Asy'ari menegaskan, lembaganya akan taat konstitusi dan UUD 1945. "Perlu dipahami bahwa KPU ini semata-mata untuk merancang 5 tahun pemilu itu ya karena amanah dari konstitusi dan UUD," kata Hasyim Asy'ari. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.