Moeldoko: Pembangunan IKN Bukan Lagi Prioritas, Tapi Superprioritas

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan lagi proyek prioritas, tapi superprioritas. Untuk itu, diperlukan kerja ekstra ordinary dengan persiapan matang, pengawalan super serta kolaborasi antar kementerian/lembaga dan instansi. 

"Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun. Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN di Jakarta Jumat (8/4). 

Sebagai informasi, rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN, merupakan langkah awal KSP bersama Kementerian/Lembaga dan Badan Otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap satu. 

Baca juga : Wamendag: Kripto Bukan Alat Pembayaran, Tapi Aset Komoditas

Rapat ini dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud, dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan, PUPR, Bappenas, dan LHK. 

Dalam rapat, Moeldoko melaporkan, tim KSP  melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu. 

Hasilnya, lanjut dia, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari  pembangunan jalan baru dan preservasi jalan, termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake air baku, saluran drainase dan pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian hingga pembangunan sumbu kebangsaan. 

Baca juga : Pelaku Usaha: Belanja Alsintan Kementan Prioritaskan Produk Dalam Negeri

“Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir,” jelas Moeldoko. 

Ia melanjutkan, hasil monitoring dan evaluasi KSP bersama kementerian/lembaga tersebut, masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu, yang akan difinalisasi pada bulan ini. 

Rencana aksi itu, papar Moeldoko, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan UU IKN prioritas, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Baca juga : Rano Karno: Pembangunan Berkelanjutan Harus Perhatikan Keadilan Sosial

"Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. [MFA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.