Dewan Pers

Dark/Light Mode

Komitmen Multi-Pihak Implementasikan SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi Di Tanah Papua

Rabu, 20 April 2022 15:48 WIB
Foto: Ist.
Foto: Ist.

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk mengarusutamakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat yurisdiksi, diperlukan pendekatan khusus yang memungkinkan dukungan Pemerintah Pusat dan daerah serta mekanisme untuk mengintegrasikan partisipasi lintas sektor dan lanskap yurisdiksi.

Untuk itu, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama pemangku kebijakan menyelenggarakan serial webinar bertajuk "Implementasi SDGs Melalui Pendekatan Yurisdiksi: Sebuah Contoh dari Tanah Papua", Rabu (20/4).

Webinar digelar untuk memahami tantangan, salah satunya pengkajian IPTEK, dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan untuk mencapai SDGs di Papua.

Berita Terkait : Covid Masih Ada, Pemerintah Ingatkan Halal Bihalal Lebaran Kudu Terapkan Prokes

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) merupakan agenda 2030. Kesepakatan antara pemimpin di dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan (berlaku sejak 2016 hingga 2030).

Webinar yang ditujukan sebagai media komunikasi lintas sektor dengan berbagai kalangan ini dihadiri para pejabat penting.

Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri KLHK Alur Dohong, Dirjen Bina Kemendagri, Deputi Bappenas serta tokoh akademis dan ormas dari Papua.

Berita Terkait : Gaet Multipihak, BKSDA Sumsel Kawal Penyediaan Koridor Gajah Sumatera

"Dalam implementasi SDGs, perlu komitmen penuh dari pemerintah dan provinsi, hal ini akan mendukung ketahanan Indonesia sebagai tuan rumah G20 2022," ujar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Deputi Menteri Kelautan dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudianto menyatakan, dalam implementasinya, pendekatan yurisdiksi memiliki beberapa ciri.

"Yakni, keterlibatan multi-stakeholder; pengelolaan lanskap terpadu, tujuan keberlanjutan bersama, dan transparansi dalam pemantauan dan pelaporan," tuturnya.
 Selanjutnya