Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kepada Para Pengasong Khilafah, Mahfud: Bikin Parpol, Ikut Pemilu!

Jumat, 22 April 2022 14:20 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Istimewa)
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - LMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tak ada waktu meladeni orang yang mencoba mengajak dialog terbuka dengannya soal khilafah.

"Saya tak ada waktu melayani dialog yang hanya sensasi, karena dialog-dialog terbuka sudah selalu di mana-mana," kata Mahfud MD melalui akun Instagram-nya @mohmahfud, Jumat (22/4).

Mahfud mengaku, ada orang yang bernama Khozinuddin bersama rombongannya mengajak Mahfud berdialog terbuka sembari menawarkan proposal konsep sistem Khilafah ala Hizbut Tahrir.

"Kemarin ada yang datang ke kantor saya, kalau tak salah namanya Khozinuddin, dan ingin berdialog dan mengajukan proposal Khilafah," ujarnya.

Bagi Mahfud, ia tak mau ambil pusing dengan khilafah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir, meski organisasi itu sudah dibubarkan oleh pemerintah melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Berita Terkait : Digaspoll, IKN Semakin Poll

"Mereka tak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tak tahu bedanya nilai dan sistem. Tapi biarlah mengalir itu sebagai aspirasi di negara demokrasi," tuturnya.

Mahfud menegaskan, dirinya sudah berdialog dengan berbagai lintas ormas Islam, baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesimpulannya, tidak ada panduan baku di dalam Al-Qur'an yang memandu secara baku tentang sistem Khilafah Islamiyah.

"Saya sudah berkali-kali berdialog ke MUI, NU, Muhammadiyah, kampus-kampus, ponpes, ke berbagai TV, dan nulis di media. Tak ada yang bisa menunjukkan ada sistem baku dari Quran dan hadits tentang sistem khilafah dalam bernegara," paparnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menerangkan, sistem pemerintahan usai Rasulullah SAW wafat adalah murni hasil ijtihadiyah para ulama.

"Semua setuju bahwa sistem bernegara setelah Nabi wafat itu hasil ijtihad yang selalu berbeda. Mengapa? Ya, karena memang tidak ada sistem baku," paparnya.

Berita Terkait : Kurangi Pengaruh China, Biden Mau Lobi Pemimpin ASEAN

"Coba tunjukkan kepada publik dengan runut dan logis secara fikih, kapan dan di mana pernah ada sistem khilafah Islam yang baku? Carilah sejak zaman Abu Bakar sampai sekarang. Antara sistem Abu Bakar dan Umar dan kemudian ke Usman dan seterusnya juga sistemnya selalu berubah dan berbeda," ucapnya.

Mahfud MD pun memberikan saran kepada Khozinuddin dan teman-temannya. Termasuk kepada kelompok lain yang yakin dan terus menjajakan sistem Khilafah diterapkan di Indonesia.

Pertama, buka komunikasi dan dialog dengan ormas-ormas Islam besar seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan NU. Di hadapan para ulama dan sesepuh ormas itu, Khozinuddin harus mempromosikan dan membuktikan bahwa sistem Khilafah adalah konsep baku tuntutan umat Islam.

Jika mereka mengamini tentu akan didukung untuk bisa diterapkan di Indonesia. "Datanglah ke Muhammadiyah, NU, MUI, dan ormas-ormas Islam dan tunjukkan mana sistem bernegara yang baku menurut Islam. Ingat, kita bicara sistem, bukan nilai. Kalau soal nilai, anak Tsanawiyah juga tahu semua," tutur Mahfud.

Kedua, yakni melalui parlemen. Karena hanya di parlemen sebuah sistem pemerintahan dan negara bisa diubah.

Berita Terkait : Penularan Virus Corona Saat Mudik Tetap Ada

"Kalau soal aspirasinya ya salurkan ke parpol, DPR/MPR karena kalau mengusulkan perubahan sistem tempatnya ya di institusi-institusi tersebut. Mungkin saja ada parpol Islam yang tertarik. Kan aktivis parpol Islam banyak tahu fikih dan usul fikih," sambungnya.

Ketiga, buat parpol dan perjuangkan di Senayan. Jika memang tidak ada parpol Islam yang tertarik karena tak percaya dengan pendapat Khilafah adalah sebuah sistem baku Islam, Mahfud imbau kelompok pengusung khilafah bikin partauli dan ikut pemilu. "Buat parpol, lalu ikut pemilu," pungkasnya. [FAQ]