Dewan Pers

Dark/Light Mode

Terus Tekan Penyebaran Covid-19

Pandemi Belum Selesai PPKM Masih Dibutuhkan

Sabtu, 23 April 2022 06:10 WIB
Umat muslim melaksanakan Salat Jumat di Masjid Lautze 2, Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/4/2022). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc).
Umat muslim melaksanakan Salat Jumat di Masjid Lautze 2, Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/4/2022). (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia terbukti efektif menekan penyebaran Covid-19. Sehingga, usulan penghentian PPKM tidak tepat dan tak berdasar.

Epidemiolog Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan, selama masih dalam situasi kritis atau darurat kesehatan, PPKM menjadi bagian tidak terpisahkan. Pasalnya, PPKM efektif menekan persebaran virus Corona di Tanah Air.

“PPKM efektif menekan gelombang satu, gelombang dua, dan gelombang tiga,” katanya.

Dicky mengatakan, meski kasus Covid-19 saat ini sedang melandai, kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) hingga menjalani vaksinasi tetap harus dilakukan. Sehingga, tidak ada alasan untuk menghentikan PPKM.

Berita Terkait : BNPB Sebar Masker Di Fasilitas Publik

“Nggak seperti itu. Karena apa? status pandemi masih berlaku, kan belum dicabut oleh WHO (World Health Organization),” katanya.

Dicky mengungkapkan, PPKM memayungi upaya 3T atau tindakan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing) dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment).

Kemudian 5M atau memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, serta vaksinasi.

“Jika PPKM dicabut dasarnya apa. Kecuali status pandemi sudah dicabut. Sehingga, kalau ini dicabut, ya bisa membalik. Memburuk bahkan di beberapa wilayah,” tegas Dicky.

Berita Terkait : Dewas KPK Masih Kumpulkan Bukti

Senada disampaikan Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariwan. Menurutnya, sampai sekarang indikator PPKM masih efektif untuk memantau transmisi Covid-19 dan respons Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi serta pusat.

Menurut dia, kalau seluruh kabupaten/kota sudah masuk ke PPKM level 1, Indonesia memerlukan indikator lain untuk memantau transmisi Covid-19. Supaya bisa secara dini mendeteksi potensi kenaikan kembali transmisi virus menular itu.

“Bisa dihentikan nanti, bukan sekarang. Setelah semua kabupaten/kota stabil di PPKM level 1, karena indikator PPKM menjadi tidak sensitif lagi,” ujar Iwan.

Sebelumnya, Epidemiolog FKM UI Pandu Riono menilai, Indonesia tidak perlu lagi melakukan intervensi PPKM di tengah tren Covid-19 yang melandai. Terlebih, kata dia, lebih dari 90 persen warga Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19.

Berita Terkait : DKI Targetkan Setiap Kelurahan Punya Pos Damkar

“Fokus pada vaksinasi semua penduduk dan pertahankan perilaku masker yang benar,” cuit Pandu di akun Twitternya, @drpriono1.

Netizen tidak setuju PPKM dicabut sekarang. Alasannya, pandemi Covid-19 belum berakhir. Sehingga, kebijakan pencegahan seperti PPKM masih dibutuhkan dan harus tetap dilakukan.
 Selanjutnya