Rapor Presiden Masih Biru

 Sebelumnya 
TNI nangkring di posisi puncak dalam hal tingkat kepercayaan publik, disusul Presiden di urutan kedua. Sedangkan di nomor urut ketiga ada Polri dengan persentase 70,7 persen, menyalip persentase KPK yang mencapai 69,9 persen. "Hampir selalu dalam setiap rilis survei pasca reformasi, TNI selalu menempati nomor satu," ingatnya.

Sementara di urutan buncit, ada DPR, DPD, dan MPR. Tiga lembaga ini adalah yang paling tidak dipercaya rakyat. DPR hanya mendapatkan 53,9 persen, DPD sebesar 56,2 persen dan MPR mendapat 66,5 persen.

Baca juga : PKP Minta Pemerintah Serius Lindungi ABK Perikanan Indonesia

Sebelumnya, survei yang dilakukan sejumlah lembaga juga menunjukkan fenomena yang sama. Angka kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami tren penurunan. Dalam survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), angka kepuasan publik terhadap Jokowi tinggal 64,6 persen.

Hasil yang sama juga dilihat dalam survei yang digelar Indonesia Political Opinion (IPO). Dalam survei tersebut, hanya 69 persen publik yang mengaku puas dengan kinerja Pemerintah.

Baca juga : Lewat Pasar Tani, Kementan Terus Kawal Ketersediaan Pangan Di Kalsel

Anjloknya angka kepuasan publik terhadap pemerintah tak lepas dari berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini. Mulai dari naiknya harga kebutuhan pokok, kelangkaan minyak goreng, hingga wacana penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode.

Pakar komunikasi politik, Anthony Leong menyarankan agar pemerintah memaknai penurunan angka kepuasan publik sebagai peringatan dini atau early warning dari rakyat. "Pemerintah harus bercermin lah, jangan lagi mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Anthony, saat dimintai pendapatnya terkait survei Charta ini, tadi malam.

Baca juga : Didukung Pemerintah, PSR Bikin Petani Sawit Bergairah

Dia menyarankan, Jokowi juga harus kembali bekerja keras untuk merebut kepercayaan rakyat. Salah satunya dengan menggenjot distribution of wealth, agar kesejahteraan meningkat dan merata. "Barang kebutuhan pokok harus lebih murah, ekonomi lebih stabil," sarannya.

Selain itu, ia juga berharap para pembantu Jokowi tidak melakukan blunder-blunder politik yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap Jokowi. "Blunder politik itu bisa merusak kepercayaan publik," katanya, mengingatkan. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.