Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

KPK Sebut Parlemen Paling Banyak Korupsi, Ora Kaget Pisan, DPR Gitu Lho...

Selasa, 2 Juli 2019 08:17 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

RM.id  Rakyat Merdeka - Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, dalam pemaparannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Komposisi pelaku korupsi yang ditangani KPK per 2015 hingga Juni 2019. “Anggota DPR dan DPRD masih jadi pelaku tipikor terbanyak,” ujar Saut. 

Masih dalam paparan laporan kinerja periode 2014-2019 pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, KPK menyebut suap menyuap menjadi modus korupsi terbesar. “Berikutnya, modus pengadaan barang dan jasa di urutan kedua,” bebernya. 

Mengenai daerah yang marak korupsi, Saut mengatakan, Pulau Jawa masih menjadi wilayah terbanyak dan terbesar praktek korupsi. Lalu disusul Sulawesi, Bali, Maluku, Sumatera, Kalimantan dan kepulauan kecil. 

Laporan KPK yang menyebut DPR dan DPRD paling banyak korupsi tidak membuat kaget warganet. “Ora kaget min,” ucap Suluh Handayani. 

Baca juga : KPK Seriusi Laporan Soal Korupsi Pejabat KBN

Cut Nur menuding, maraknya praktek korupsi di DPR dan DPRD karena orang-orang yang duduk di parlemen orang yang rakus jabatan dan harta. “DPR gituloh. Orang-orang paling rakus di dunia,” tudingnya. 

Iyat Satrio Wicaksono Al-mahdi mengatakan, suburnya korupsi di DPR dan DPRD karena tempat yang paling menggiurkan untuk korupsi. Soalnya, DPR-DPRD ladang sawahnya partai politik. “Bagaimana tidak korup??? Semua anggaran diatur dari DPR dan DPRD???? Setiap urusan wani piro ?????” kata Yudi Prawira.

Charles Liu mencurigai ongkos politik untuk menjabat wakil rakyat sangat mahal, menjadi penyebab anggota dewan berpikir balik modal. “Ongkos politiknya mahal sih,” katanya. Barcalonia membenarkan pernyataan Charles Liu. 

Teori sederhananya, anggota dewan mengeluarkan modal banyak untuk menjadi anggota, yang mereka pikirkan pertama adalah balik modal dulu. “Selanjutnya untuk kantong sendiri,” ujarnya. 

Pandangan serupa diungkapkan The Profiler. Kata dia, berpulang pada mental personal masing-masing anggota Dewan. Dengan digaji tinggi dan dapat fasilitas dari negara, mestinya sudah lebih dari cukup untuk hidup layak dan bermartabat. 

Baca juga : Keren, AP II Raih Penghargaan Paling Bergengsi di Jagat Bisnis

“Tapi, karena serakah dan rakus, ya begitulah! Solusinya, bagi koruptor apalagi sekelas pejabat negara, hukumannya haruslah maha berat dan dimiskinkan, tidak ada yang lain lagi!! Kalau tidak, jangan heran ada terdakwa yang masih bisa pelesiran, meski sudah dihukum,” kata The Profiler. 

Behemoth mengusulkan pembubaran DPR & DPRD jika anggotanya masih terus gemar melakukan praktek korupsi. Bobby Tan mengamini usulan pembubaran DPR. “Ga sudi bayar pajak hanya untuk memberi gaji DPR dengan kualitas koruptor,” katanya. 

Sandra Lianshi ikut mendukung pembubaran DPR dan DPRD. Dia bilang, anggota dewan yang gemar merampok uang rakyat tidak ada manfaatnya. “Bubarkan DPR. Gak guna juga mereka dibentuk. Perampok berdasi,” ucap Sandra. 

“DPR dibubarkan saja, ga ada gunanya hanya jadi beban negara,” kata Lumatt menimpali. Tatang Mutholib juga meminta pembubaran lembaga legislatif. 

Kata dia, anggota Dewan yang tukang korupsi hanya makan uang rakyat. Pembaca2013 mengusulkan pembuatan undang-undang untuk mencabut hak politik pejabat yang terbukti melakukan korupsi, baik sementara atau permanen. 

Baca juga : Banyak Panasnya, Lupa Pendinginan

Dengan demikian bisa mengurangi dan mencegah eks koruptor menjadi caleg atau pejabat lainnya. Cintya Winata mengusulkan pembuatan sanksi hukum untuk partai politik pengusung anggota legislatif yang korupsi. 

“Apakah karena yang membuat hukum orang parpol yang banyak permainan juga..?? Kalau begitu, bubarkan saja parpol-parpol itu,” katanya. Pandangan berbeda diungkapkan Pangeran Cebong. 

Dia Tidak setuju dengan usulan pembubaran DPR. Bagaimanapun, DPR adalah representasi rakyat. Penolakan serupa dilontarkan Intern 04. Dia menegaskan, tidak semua anggota dewan korupsi. “Kok seolah-olah kami di DPR maling semua, begitu kata wakil di sana, jadi tolong lah jangan disamakan semua,” ungkapnya. 

Intern 04 justru mengajak masyarakat mendoakan para legislator di semua tingkatan tetap lurus dan bebas dari siksa kubur. “Seperti disiram timah panas mulutnya, dibakar mukanya, diiris kupingnya, ditusuk matanya dan sebagainya di neraka sana, amin,” tambahnya. 

R Hartono tidak yakin dengan laporan KPK yang menyebut DPR dan DPRD paling banyak korupsi. Dia bilang, DPR itu santun dan reliji serta tulus dan murni tanpa pamrih dalam menerima amanat. “Ndak ada itu korupsi-korupsi,” tandas Hartono. [REN]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :