Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kantornya Disatroni KPK Terkait Kasus Alfamidi

Pejabat Dinas Perumahan Bakar Dokumen Di Toilet

Kamis, 19 Mei 2022 07:30 WIB
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: Antara).
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: Antara).

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rekening koran Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Ambon, Rustam Simanjuntak.

Penyitaan dilakukan setelah anak buah Rustam ketahuan memusnahkan sejumlah dokumen yang diduga barang bukti kasus suap izin gerai Alfamidi.

Rustam mengaku rekening koran yang disita penyidik lembaga antirasuah dari tahun 2015 sampai 2020. “Tak ada berkas yang disita dari ruangan PRKP,” klaimnya.

Berita Terkait : Pras: Dinas Perumahan Nggak Berwenang Seleksi Penghuni

Rustam menuturkan penyidik KPK datang setelah pembakaran pembakaran sejumlah dokumen di toilet kantornya.

Menurutnya, dokumen yang dibakar merupakan rincian kegiatan dinas 2022. Lantaran menumpuk maka disingkirkan.

“Kata staf saya saat dimintai klarifikasi, kertas-kertas itu penuhi mejanya, makanya dibersihkan dengan cara dibakar. Itu cuma sampah,” klaim Rustam.

Berita Terkait : Jerman-Indonesia Pererat Kolaborasi Atasi Masalah Perubahan Iklim

Meski begitu, KPK tetap menangkap anak buah Rustam yang diduga berusaha memusnahkan barang bukti itu. Belakangan diketahui pelaku berinisial OR yang menjabat Kepala Seksi di Dinas PRKP.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, OR ditangkap karena diduga memusnahkan barang bukti. “Diduga atas perintah atasannya,” ujarnya.

Ali mewanti-wanti semua pihak agar tidak menghalang-halangi maupun merintangi penyidikan KPK. Apabila ditemukan ada upaya itu, KPK tidak segan memperkarakannya. “Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” tandas Ali.

Berita Terkait : Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Seluruh Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19

Selain menggeledah ruang kerja Rustam Simanjuntak, penyidik menyatroni menyatroni sejumlah instansi yang berkantor di gedung A, gedung B, gedung C dan gedung D Balai Kota Ambon. Termasuk ruang kerja Wali Kota Richard yang menjadi tersangka kasus ini.

Penyidik mencari barang bukti tambahan yang diduga berada di ruang Kepala Dinas dan Sekretariat Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ruang kerja Kepala Dinas dan staf Dinas Perhubungan, Ruang kerja Kepala Dinas dan staf kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta beberapa ruangan di kantor Dinas PRKP.
 Selanjutnya