Dewan Pers

Dark/Light Mode

H-4 Pemberangkatan Haji

Yaqut Minta 1,5 Triliun DPR Bilang: Ntar Dulu!

Selasa, 31 Mei 2022 06:55 WIB
Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Foto : Dok. Kementerian Agama).
Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. (Foto : Dok. Kementerian Agama).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberangkatan jemaah haji Indonesia sudah di depan mata. Kloter pertama akan terbang pada 4 Juni nanti, alias tinggal 4 hari lagi. Sayangnya, biaya haji tahun ini masih kurang Rp 1,5 triliun. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun meminta tambahan dana ke DPR. Namun, DPR ogah memberi dana itu begitu saja.

Kemarin, Yaqut datang ke DPR untuk mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII. Di rapat itu, dia membeberkan, ada persoalan krusial yang belum beres. Salah satunya, soal anggaran. Karena itu, ia mengusulkan penambahan alokasi anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun ini.

Total penambahannya mencapai Rp 1.518.056.480.730, yang dibebankan pada nilai manfaat keuangan haji reguler dan khusus. Rinciannya, untuk biaya masyair alias angkutan haji reguler sekitar Rp 1,4 triliun, penambahan biaya masyair Petugas Haji Daerah dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Rp 9 miliar, tambahan technical landing jemaah embarkasi Surabaya sebesar Rp 25 miliar, dan biaya selisih kurs sebesar Rp 19 miliar.

Berita Terkait : Top, Pembiayaan Hijau BNI Tembus Rp 170,5 Triliun

Yaqut menjelaskan, penambahan ini karena terjadi kenaikan biaya paket pelayanan angkutan bus di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang di luar prediksi. Kenaikannya mencapai 5.656,87 ribu riyal atau setara Rp 21,76 juta per jamaah. “Di luar prediksi kita,” terangnya, di hadapan para anggota Komisi VIII.

Kenaikan itu, diketahui Yaqut saat mengecek kesiapan pelaksanaan haji di Arab Saudi, 18 Mei 2022. Biasanya, biaya tersebut dibahas dalam MoU penyelenggaraan haji atau Ta’limatul Hajj. Namun, hal itu diubah melalui digital dalam bentuk E-hajj.

Untuk menekan kenaikan itu, Yaqut sudah melakukan negosiasi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah pada 20 Mei 2022. Pada pertemuan tersebut, pihak Saudi menyampaikan, kenaikan biaya masyair tidak hanya terjadi pada jemaah haji Indonesia, tapi seluruh dunia.

Berita Terkait : Kontribusi Pembangunan Indonesia, BRI Setor Rp 14 Triliun Dividen Kepada Kas Negara

“(Bahasanya) mau diambil monggo, kalau nggak ya nggak apa-apa. Mereka juga pintar, last minute ini diputuskan. Sehingga kita tidak memiliki ruang gerak untuk melakukan manuver yang mungkin bisa menekan masyair ini,” tutur Yaqut.

Mendengar permintaan ini, para anggota Dewan terkejut. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily keberatan jika usulan tambahan biaya tersebut diambil dari dana nilai manfaat calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun-tahun mendatang.

“Kalaupun kita setujui anggaran ini, harus ada penjelasan secara rasional bahwa pengambilan dana nilai manfaat ini tidak mengambil jatah dari nilai manfaat calon jamaah haji yang seharusnya mereka menikmati tahun depan,” ujar Ace.

Berita Terkait : Pemerintah Minta Industri Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Politisi Partai Golkar ini pun meminta Yaqut merinci usulan tambahan itu. “Bahwa ini (usulan tambahan anggaran) perlu pendalaman. Ini kita disaksikan oleh rakyat. Terutama oleh calon jamaah haji yang berharap bisa berangkat,” sambungnya.
 Selanjutnya