Calon Menteri Sabar Dulu Ya

RM.id  Rakyat Merdeka - Para pemburu kursi menteri harus bersabar karena Presiden Jokowi menyatakan belum ada rencana merombak kabinet. Namun demikian, desakan agar segera dilakukan reshuffle terus berhembus kencang.

Wacana reshuffle yang sudah lama tenggelam, kembali berhembus kencang awal Juni ini. Wacana ini makin panas setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memberikan semacam kode.

Belakangan, sejumlah anggota DPR mengaku mengetahui rencana reshuffle akan digelar 15 Juni ini, yang dalam kalender Jawa bertepatan dengan Rabu Pahing. Sudah jadi rahasia umum, Jokowi selalu melantik menteri pada hari Rabu. 

Setelah sepekan isu reshuffle menggelinding, Jokowi akhirnya menanggapi isu ini. "Belum.. belum," kata Jokowi, sambil tersenyum, saat ditanya soal kapan reshuffle, usai meresmikan Masjid At-Taufiq, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. 

Ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tak lagi memberikan penjelasan sedikitpun. Sambil tersenyum, Jokowi langsung bergegas meninggalkan wartawan menuju ke mobil sedan hitam RI 1. 

Bagaimana sikap partai koalisi soal reshuffle? Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai, apa yang disampaikan Jokowi itu sudah jelas. "Kalau dari Pak Presiden belum, ya artinya reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari Bapak Presiden," kata Hasto, di tempat yang sama. 

Baca juga : Menko Polhukam Bentuk Tim Lintas Kementerian Tangani Kasus Tanah

Apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat? Politisi asal Yogyakarta itu, enggan berkomentar. Dia bilang, tak punya kewenangan menjelaskan omongan Jokowi. 

"Tugas saya tidak untuk menjabarkan dari Pak Presiden, tapi dari Megawati Soekarnoputri. Tadi Pak Presiden kan menjawab, belum," ucap Hasto.

Kabar reshuffle tak akan digelar dalam waktu dekat ini, juga disampaikan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Wakil ketua DPR ini menyebut sudah mendapat informasi dari Istana terkait reshuffle. 

"Saya mendengar dari sumber Istana, tidak (ada reshuffle). Kita tunggu saja itu karena kewenangan dari Presiden," kata Dasco, di Gedung Nusantara III, DPR Senayan, Jakarta, kemarin.

Soal reshuffle, kata Dasco, partainya menyerahkan seluruh keputusan kepada Jokowi. 

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes punya prediksi kenapa Jokowi belum mau melakukan reshuffle. Menurut dia, Jokowi akan sangat hati-hati melakukan reshuffle.

Baca juga : Jokowi: Ini Waktunya Asia Untuk Dunia

Kata dia, isu reshuffle memang sudah berhembus lama. Atau sejak Agustus tahun lalu. Menurut dia, kocok ulang kabinet tak kunjung dilakukan lantaran Jokowi belum menemukan waktu yang tepat. Karena ada banyak risiko yang harus dipertimbangkan saat melakukan reshuffle. Siapa menteri yang masuk atau yang keluar, dan sebagainya. 

Menurut dia, Jokowi tak akan mengganti menteri dari parpol. Mengganti menteri dari parpol akan berefek pada dukungan di parlemen. "Merotasi menteri dari parpol akan menyebabkan instabilitas politik. Sementara masa pemerintahan tinggal 2 tahun lagi," kata Arya, kemarin. 

"Hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden, sehingga reshuffle belum dilakukan hingga saat ini," tambahnya. 

Tingkat Kepercayaan Turun

Sementara itu, Pengamat Politik, Jamiluddin Ritonga mengatakan, publik saat ini menunggu Jokowi melakukan reshuffle. Soalnya, tingkat kepercayaan dan kepuasan publik kepada pemerintah terus melorot. Jika tidak ada gebrakan, kepuasan dan kepercayaan publik kepada pemerintah akan terus tergerus. 

"Sudah saatnya Jokowi melakukan reshuffle supaya ada penyegaran," kata Jamiluddin, kemarin.  

Baca juga : Pasar Tumpah Mesti Dijaga

Senada disampaikan pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno. Kata dia, saat ini banyak masalah yang mesti dibenahi. Jika ingin namanya harum namanya di akhir masa jabatannya, Jokowi harus bertindak.  "Kapan lagi kalau bukan sekarang," kata Adi, kemarin.

Kata dia, jika reshuffle tak dilakukan sekarang, Jokowi tak punya waktu lagi. Bulan ini sudah masuk tahapan Pemilu. Artinya, parpol akan sibuk dengan agenda Pemilu 2024. 

Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi anjlok sebesar 6,3 persen menjadi 73,3 persen dari survei bulan April lalu. Rinciannya, 19,7 persen responden menyatakan sangat percaya dan 53,6 persen cukup percaya terhadap Jokowi.

"Sementara itu, 20,0 persen menyatakan sedikit percaya dan 3,2 persen responden tidak percaya sama sekali terhadap Jokowi," papar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat merilis hasil survei bertajuk Kepercayaan Publik terhadap Lembaga-Lembaga Penegak Hukum, kemarin. 

Indikator melakukan survei pada 18-24 Mei dengan mewawancarai 1.213 orang yang dipilih secara random digit dialing. Tingkat kesalahan survei +- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei ini sejalan dengan survei kepuasan publik yang dilakukan Indikator Mei lalu. Saat itu, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah tinggal 58 persen. Penyebabnya, antara lain naiknya harga berbagai kebutuhan pokok terutama minyak goreng. Saat ini, mayoritas publik atau sekitar 72 persen menilai harga minyak goreng masih mahal dan tidak terjangkau.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.