Dewan Pers

Dark/Light Mode

Penyelidikan Formula E, KPK Panggil Eks Sesmenpora

Kamis, 16 Juni 2022 12:07 WIB
Gedung KPK. (Foto: Ist)
Gedung KPK. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Kali ini, komisi antirasuah memanggil mantan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto dalam penyelidikan kasus tersebut.

"Diminta untuk memenuhi panggilan dari KPK, karena tiga hari yang lalu ada surat dari KPK agar saya hadir untuk memberikan klarifikasi," ujar Gatot di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

Gatot, yang mengaku diminta untuk menjelaskan salah satu surat dalam proses pengelolaan anggaran ajang balap mobil listrik itu. Yakni, surat rekomendasi untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu.

Berita Terkait : Adakan Penyuluhan, Pertamina EP Dukung Penganggulanan Stunting

"Dalam surat tersebut disebutkan juga bahwa saat awal persiapan perencanaan tahun 2019 itu ada permohonan dari pak gubernur, kepada pak Menpora untuk menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi itu sudah diterbitkan dan diminta hari ini untuk dibawa ke KPK," ungkapnya.

Gatot mengatakan, Pemerintah Pusat mempersilahkan Pemprov DKI untuk menyelenggarakan Formula E dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan. Namun, dengan catatan, Pemerintah Pusat tidak mau membantu penganggarannya.

"Saya kira itu hal yang wajar, apa artinya? rekomendasi biasa, seperti lazimnya rekomendasi untuk sebuah kegiatan olahraga," imbuh Gatot.

 

Berita Terkait : Anies Nyerang, Tapi Halus

Sebelumnya, KPK menyoroti lamanya tender Formula E, yang dianggap melampaui masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saat ini sudah ada pembayaran Rp 560 miliar untuk penyelenggaraan selama tiga tahun ke depan, 2022, 2023, 2024 dan itu melampaui periode Gubernur DKI (Anies Baswedan) saat ini, yang berakhir September 2022," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Jakarta, Rabu (27/4).

Seharusnya, kata dia, tender proyek tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah. Hal tersebut berkaitan dengan anggaran yang dipakai kepala daerah saat menjabat. ■