36 Parpol Siap Berlaga

 Sebelumnya 
Akun @mamunmurod mengingatkan, di era Pemilu 2024, partai politik tidak boleh bergerak sendiri-sendiri dalam me­nentukan pilihan calon presiden. Harus mendengar suara masyarakat.

“Apalagi pemilih tradisional yang selama ini menjadi basis dukungan poli­tiknya,” kata dia.

Akun @kpu_demakkab mengatakan, dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpin bangsa berintregitas dan membentuk Pemilu Serentak 2024 yang berkeada­ban, bukan hanya tanggung jawab KPU. Tapi, menjadi agenda semua pihak. Baik partai politik, mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia, karena ini menjadi hajat bersama.

Baca juga : Zainul Miftah Siap Jika Diberi Amanah Golkar

“Tentu saja, sinergitas dari penyeleng­gara pemilu, peserta pemilu dan seluruh masyarakat adalah kunci upaya mewu­judkan pemilu yang berintegritas dan berkeadaban,” jelasnya.

Menurut @Ahmadya08, perpecahan bisa terjadi manakala Pemilu 2024 dis­elenggarakan dengan tidak mengikuti asas Pemilu. Yaitu, asas jujur dan adil atau JURDIL.

Akun @mmis kun137 meno­lak pemimpin yang melakukan mon­ey politics. “Soalnya, setiap pemilu pasti ada money politics,” ujarnya.

Baca juga : Wamenag Pimpin Delegasi Amirul Haji Bertolak Ke Arab Saudi

Bahkan, kata @bawaslu_RI, dana desa yang besar berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan partai politik tertentu atau peserta pemilu/pilkada tertentu. Dia mengingatkan, hal itu harus diwaspadai. “Karena itu masuk dalam kategori politik uang,” kata dia.

Sementara, @Swlilham31 menuding bahwa perpecahan Pemilu berasal dari parpol. Soalnya, masyarakat hanya ting­gal mencoblos saja.

“Makanya, ke depan di Pemilu 2024, siapa pun yang diusung partai tidak usah dipilih,” timpal @Galileorai87.

Baca juga : Waspada Data Ekonomi AS, Rupiah Tak Bertenaga

Akun @Gusty363 mengatakan, mendekati pemilu semua pihak pasti dirangkul partai. Seperti, kaum radikal, intoleran, selama menguntungkan buat partai. Hal itu dilakukan untuk mendu­lang suara pemilu.

“Semua partai politik, saat hajatan pemilu sudah dekat, pasti mengaku mem­perjuangkan aspirasi rakyat. Tapi kalian sahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Pertanahan Nasional yang sangat merugi­kan rakyat?” kritik @Yudiset1645. [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.