Romo Benny: Pancasila Harus Menjadi Prinsip Dasar ASN

RM.id  Rakyat Merdeka - Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo (Romo Benny) menegaskan, Pancasila harus menjadi prinsip dasar dalam melaksanakan tugasnya (working ideology) dalam bekerja sebagai abdi negara. 

“Tugas ASN adalah mengaplikasikan Pancasila dalam logos atau pengetahuan, ethos semangat bekerja, dan pathos kesetiakawanan. Serta menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam bekerja," kata Romo Benny, saat membuka acara Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa, (5/7)

Romo Benny menjelaskan, pelatihan dan pendidikan Pancasila yang digelar BPIP ini digelar agar ASN terus memiliki kesadaran berpancasila. Kata dia, dalam dunia digital saat ini kesadaran kritis kerap hilang. Tanpa adanya pendidikan literasi akan menjadikan ASN bekerja mekanis seperti robot. 

Kata Romo Benny, di era digital saat ini,  ASN menghadapi tantangan yang tidak mengenal ruang dan waktu. Tantangan ini harus menjadi kesempatan ASN dalam membumikan nilai-nilai Pancasila melalui ruang digital. Karena masih banyak ruang dan waktu itu disi oleh berita-berita bohong, ujar kebencian.  Bahkan menurutnya hampir semua lini sudah terkena virus radikalisme yang ingin menggantikan Ideologi Pancasila dengan Ideologi yang lain melalui ruang digital.

“Dalam sejarah kita dapat belajar Ideologi Pancasila tidak hanya menjadi falsafah tetapi juga menjadi alat pemersatu, Pancasila menjadi dasar dari segala dasar dan sumber dari segala sumber," paparnya.

Baca juga : Kapolri: Komitmen Menjaga Nilai-Nilai Toleransi Dan Kebersamaan

“Orang Indonesia yang mengakui hidup di bumi Indonesia maka Ideologinya harus Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai living Ideologi,” imbuhnya. 

Ia juga menyebut Presiden Jokowi mengatakan pada 1 Juni di Ende, bahwa Pancasila harus menjadi living dan working Ideologi. ASN harus menghayati Ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati perbedaan agama, multikultur, solidaritas, dan gotong royong.

“Sebagai ASN kita diminta menjadi pelayan publik secara totalitas, tidak menghambat serta tidak mengenal waktu dan batas," ucapnya.

Terakhir, ia mengingatkan agar ASN bijak dalam bersosial media. Jangan sampai jari ASN digunakan untuk menyebarkan kebencian, virus-virus radikal, dan rasa permusuhan. "Gunakan teknologi menjadi alat pemersatu, alat kemajuan dan sarana untuk membangun peradaban. ASN adalah panggilan untuk mengabdi melayani," ajaknya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Baby Siti Salamah mengatakan, dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN disebutkan ASN sebagai profesi harus berdasarkan pada beberapa prinsip, yakni nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.

Baca juga : Remaja Penabrak Polisi Di Kebayoran Baru Jadi Tersangka

Kata dia, nilai dasar yang harus dimiliki pegawai ASN adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah.  Menurutnya pendidikan dan pelatihan pembinaan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP, bukan sekedar untuk mengubah karakter peserta, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana peran ASN dalam membangun bangsa.

“Keterlibatan ASN di seluruh jalur pengabdian dan pembangunan bangsa, juga kami harus mampu memberikan pencerahan, masukan-masukan yang konstruktif dan memiliki resonansi kepada masyarakat, sesuai fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sekaligus bertugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI," paparnya.

Ia juga melaporkan kegiatan dilaksanakan selama tiga hari yang diikuti 140 orang/ASN dari dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua dan Papua Barat.

Diklat ini diselenggarakan mengacu kepada Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, selama 32 jam pelatihan, diampu oleh para pengajar yang akan memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta, diselenggarakan secara terstruktur, terencana, dan terorganisir untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menguatkan ideologi Pancasila di setiap aktivitasnya sebagai ASN, sekaligus sebagai duta-duta Pancasila yang akan mensosialisasikan, menanamkan, membumikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Yohanes Oktavianus, menyampaikan Ideologi Pancasila harus dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia dalam menghadapi berbagai komponen yang mengancam keutuhan NKRI.

Baca juga : Kurikulum Pendidikan Pancasila Masuk Sisdiknas, Bamsoet Happy

“ASN sebagai salah satu komponen bangsa memiliki peran dan kewajiban dalam membangun kehidupan bangsa dan negara melalui penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat," paparnya.

ASN sebagai salah satu motor penggerak dalam pengamalan Pancasila harus memberikan penguatan makna Pancasila itu sendiri, yang bermula dari diri secara individu untuk selanjutnya menjadi penguatan bersama di masyarakat.

“Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman ASN mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, memberi inspirasi untuk memaknai nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Ia mengaku kondisi sosial politik di Provinsi NTT relatif  aman dan terkendali, namun masih dibutuhkan penyamaan persepsi dan sikap wawasan kebangsaan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh perubahan berbagai potensi dalam negeri yang dapat menyebabkan terjadinya distabilitas di daerah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.