Dewan Pers

Dark/Light Mode

BKKBN Sebut Prioritas Penanganan Stunting Dilakukan Di 12 Provinsi

Senin, 11 Juli 2022 21:31 WIB
Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak BKKBN  Irma Ardiana (tengah) (Foto: Dok. Antara)
Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana (tengah) (Foto: Dok. Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Bina Ketahanan Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Irma Ardiana menyebutkan saat ini prioritas penanganan stunting dilakukan pemerintah pada 12 provinsi.

"Saat ini prioritas pemerintah ada pada 12 provinsi, tujuh provinsi tertinggi yaitu NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, serta lima provinsi padat penduduk yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Banten, " ujar Irma dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (11/7).

Berita Terkait : Genjot CSR, Pertamina Gelar Program Bapak Asuh Anak Stunting Di Medan Dan Deli Serdang

Irma menambahkan pemerintah telah mempercepat penurunan angka stunting. Pemerintah telah membuat Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 agar strategi nasional percepatan penurunan stunting menjadi acuan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting.

BKKBN juga telah memiliki program terkait dengan pencegahan stunting yaitu program Bapak Asuh Anak Stunting, berupa bantuan donatur sebagai orang tua asuh untuk penanggulangan masalah itu.

Berita Terkait : Singapura Gantung Dua Napi Narkoba

Ia mengatakan implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting berupa pola asuh orang tua dengan anak stunting oleh dokter spesialis anak, pemberian makanan tambahan siap olah untuk anak stunting sebagai acuan orang tua dalam memberi makan pada anak.

“Selain itu pemberian susu atau produk olahan lainnya dan edukasi serta pemberian 'food tray' sebagai salah satu bentuk edukasi yang bisa diberikan kepada orang tua, sehingga orang tua dapat menyiapkan makan anak sesuai gizi seimbang,” ujar Irma.

Berita Terkait : Pakar Hukum Sebut Pelapor Dugaan Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan Balik, Ini Penjelasannya

Ia mengatakan laju penurunan stunting per tahun menuju 14 persen di tahun 2024 yakni 3,4 persen.

"Program itu dibuat dengan harapan penurunan angka stunting untuk menuju generasi emas 2024 serta bonus demografis 2030 dapat terwujud serta permasalahan stunting dan gizi buruk segera usai dan ditangani dengan baik," ujar Irma. ■