Soal Kasus ACT, Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi Gerindra Sang Alang menyayangkan penggiringan opini tendensius sepihak terkait persoalan yang dialami oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah begitu reaktif hingga membekukan aset milik ACT.

"Agar terjaga akuntabilitasnya, rasanya ACT cukup diaudit dengan memanggil akuntan publik yang terpercaya. Jika benar ada penyimpangan, proses saja secara hukum para oknumnya tapi jangan membubarkan atau mencabut izin ACT. Itu lebay dan ngak nyambung," kata Alang yang juga musisi i i dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/7).

Baca juga : Terobosan Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pupuk Subsidi Demi Ketahanan Pangan Nasional

Alang mengatakan ACT selama hampir 17 tahun telah berbuat nyata buat membantu anak bangsa yang tertimpa musibah. Seharusnya, persoalan yang muncul sekarang ini pemerintah bisa bersikap proporsional.

"Apakah karena ACT identik dengan lembaga Islam yang memiliki aset besar, lalu mereka patut diwaspadai? Kalau seperti itu cara berpikirnya, maka kita semua sudah zolim. Ini mengingat selama ini mereka telah berbuat nyata buat negeri ini ketika tertimpa musibah," ujarnya.

Pernyataan Alang ini berkaitan dengan munculnya pembentukan opini yang kurang tepat terkait ACT hingga adanya penyelewengan dana umat.

Baca juga : Susun Roadmap IHT, Pemerintah Libatkan Semua Stakeholder

"Sebagai muslim kita harusnya bertabayyun. Apakah opini yang terbentuk itu valid atau memang sengaja diciptakan dengan motif-motif terselebung. Di sinilah kita harus bersikap kritis, jangan begitu saja percaya dengan narasi yang sebenarnya masih belum terverifikasi datanya," kata pencipta dan penyanyi lagu Ganti Presiden ini.

Sang Alang berharap permasalahan yang kini membelit ACT bisa menjadi pelajaran berharga bagi lembaga-lembaga sejenis.

"Hikmahnya adalah kasus ACT ini telah membuka mata kita semua, semua amanah itu harus dijalankan secara baik. Lalu jangan pula kita begitu cepat memberikan penilaian terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terverifikasi akurasinya. Sekali lagi, pemerintah harusnya bisa bijaksana," pintanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.