Dewan Pers

Dark/Light Mode

Larang Pakai Atribut NU

Gus Yahya Bisa Picu Gerakan Anti PBNU Lho

Senin, 8 Agustus 2022 08:00 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. (Foto: Istimewa)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta tokoh yang mau maju dalam Pemilu 2024, menanggalkan atribut identitas. Jangan sampai identitas dipakai sebagai senjata meraih kemenangan. Termasuk identitas Nahdlatul Ulama (NU).

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, imbauan Bos NU ini terlalu berlebihan. Sebab, tak mungkin Pemilu 2024 tak akan ada partai maupun tokoh yang tidak membawa identitas NU. “NU itu identitas kultural dan modal banyak tokoh dalam berkompetisi,” katanya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dikatakan, tokoh yang sudah berkhidmat puluhan tahun di NU baik yang lokal di basis massa NU di berbagai daerah, maupun yang sudah menasional sekelas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan lainnya, mau tidak mau, akan menegaskan sebagai kader NU.

Diingatkan, NU itu sudah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Indonesia. Andai tidak ada Yahya Staquf, atau PBNU pengurus periode saat ini, NU tetap saja ada, dengan pilihan corak beragama, dan berpolitik yang khas.

“Dengan demikian, tidak bisa larangan menggunakan identitas NU dalam politik. PBNU juga bukan pemilik tunggal identitas NU. Yahya Staquf berlebihan jika menginstruksikan hal semacam ini,” terang Dedi.

Berita Terkait : Imin Susah Jualan NU

Soal atribut, secara teknis memang tidak boleh membawa bendera NU atau melibatkan struktural PBNU, mungkin masih bisa diterima. Tetapi, atribusi kultural yang melekat kepada tokoh tidak mudah dilepas dan tak bisa disalahkan.

Menurutnya, NU itu bukan hanya soal organisasi bagi masyarakatnya. NU berbeda dengan jamiyyah organisasi lain. “Justru, jika elit PBNU membuat larangan semacam ini, bisa terjadi gesekan. Termasuk gerakan anti-PBNU dari nahdliyin, karena terlalu mendikte urusan privat,” ujarnya.

Nahdliyin, lanjut Dedi, boleh dan mungkin harus memberi catatan soal kriteria dan platform calon pemimpin mereka untuk didesakkan kepada partai politik. Tidak salah jika nahdliyin memilih calon yang dekat dengan mereka. Atau calon yang basis ideologi dan kultural serupa.

“Masyarakat NU punya kebebasan yang sama dengan masyarakat lainnya, termasuk mempromosikan kandidat yang menurut sebagian mereka layak diperjuangkan,” urainya.

 

Diingatkan, PKB menjadi salah satu partai alat perjuangan politik NU. Maka sangat aneh jika hari ini PBNU seolah ingin bebas dari politik praktis. “Yahya Staquf terlalu naif, Bendahara Umum PBNU yang terjerat kasus rasuah, itu kader Parpol. Jadi bagaimana mereka bisa dipercaya dalam instruksi larangan berpolitik jika pengurusnya saja elit parpol. Naif,” kritiknya.

Berita Terkait : Kabar Baik Untuk Yang Namanya Agus, Bisa Sunat Gratis Di Bulan Ini

Basis identitas dan primordialisme, apakah sepenuhnya haram untuk demokrasi. Sejauh mana batasnya? “Yang haram dalam politik itu sektarianisme yang bikin memecah belah. Bukan identitas, primordial, atau apa­pun yang kaitan dengan kelompok,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Daniel Johan masih bingung dengan pernyataan Gus Yahya. Sebab, partai yang lahir dibidani tokoh-tokoh NU ini tak bisa dipisahkan dari ormas keagamaan ini. “Logo PKB saja identik dengan lambang Nahdlatul Ulama. Ini kan partai warisan dari para pendiri, kiai-kiai khos dan sepuh NU,” kata Daniel Johan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Diingatkan, dari mulai pusat hingga cabang se-Indonesia, PKB saat awal, didirikan pengurus NU dengan slogan PKB dari NU untuk Bangsa. “Dasar pendiriannya pun resmi surat kop NU,” ujarnya.

Oleh karena itu lah, PKB tidak bisa dipisahkan dari identitas NU. Namun demikian, Daniel memastikan PKB terus berusaha tak pernah membawa atribut NU saat berkampanye. “Kalau kampanye, acara partai ya bendera PKB dong. Bahwa ada identitas NU, ya itu sejarahnya,” sebutnya.

Sebelumnya, Gus Yahya menyampaikan imbauan kepada para kontestan Pemilu 2024 agar tidak menggunakan identitas sebagai senjata meraih kemenangan, termasuk identitas Nahdlatul Ulama (NU) saat acara 10 Tahun Forum Pemred di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (5/8).

Berita Terkait : Jokowi: Labuan Bajo Harus Bisa Sejahterakan Masyarakat NTT

“Sebuntu apapun para kontestan ini di dalam menonjolkan atau di dalam menghadapi kompetisi yang ada, kita mohon betul supaya jangan menggunakan identitas sebagai senjata, apakah itu identitas etnik, agama, termasuk NU,” imbau Gus Yahya.

Menurutnya, hal ini perlu ditekankan, sebab NU sering dikejar-kejar kontestan Pemilu. Berbeda dengan Muhammadiyah yang menurutnya bisa mengambil jarak. “Muhammadiyah ini bisa bebas mengambil jarak dari kompetisi semacam ini. NU ini mau lari pun dikejar-kejar. Jadi, kita perlu punya perhatian yang lebih terkait dengan hal ini,” tandasnya.

Lebih jauh, Gus Yahya mengingatkan, pesta demokrasi lima tahunan mendatang tidak boleh menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat. “Kita ingin semuanya terus bersatu, terus harmonis, apapun kompetisi yang akan berlangsung, sekeras apapun,” pintanya. ■