AP-KI Jaga dan Kuatkan Komitmen Terhadap Kode Etik Kemanusiaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menyatakan komitmen untuk menjaga dan menguatkan komitmen terhadap kode etik dalam gerakan kemanusiaan. Jaringan-jaringan anggota AP-KI menyepakati menerapkan Kode Etik Kemanusiaan bersama dengan kaidah-kaidah spesifik yang sudah ada di masing-masing jaringan anggota.

Beranggotakan jaringan-jaringan terbesar di Indonesia, yakni Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Forum Zakat (FOZ), Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ), Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Jaringan Mitra Kemanusiaan (JMK), Sekretariat Jaringan Antar Jaringan (SEJAJAR), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), aliansi memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia yang jatuh pada 19 Agustus dengan melakukan penandatanganan pernyataan komitmen terhadap kode etik kemanusiaan.

AP-KI menganggap, komitmen ini sebagai pilar akuntabilitas tindakan kemanusiaan di antara organisasi masyarakat sipil. Sebab, mereka berkiprah dalam suatu ekosistem yang melibatkan tanggung jawab moral, sosial, dan profesional dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dari para donor di satu sisi, dan penyampaian bantuan secara bermartabat kepada komunitas yang memerlukannya pada sisi yang lain.

Baca juga : Partai Perindo Konsisten Jalankan Politik Kebangsaan

Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Nelwan Harahap mendukung pernyataan komitmen AP-KI. “Memang kedermawanan dan semangat kerelawanan senantiasa diperlukan. Ini bisa berlangsung dengan baik selama para pekerja kemanusiaan mendapat kepercayaan publik dam, dalam kaitan itu, diperlukan sikap, kompetensi, dan komitmen terhadap akuntabilitas,” ucapnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Selasa (23/8).

Perwakilan dari UNOCHA Indonesia Titi Moektijasih menyatakan, saat ini di seluruh dunia terdapat lebih dari 303 juta perlu bantuan kemanusiaan. Pekerjan besar ini memerlukan kolaborasi serta komitmen agar membawa dampak yang efektif.

Dalam kesempatan ini, Tetri Darwis dari MPBI mendorong para pegiat untuk mengedepankan kaidah kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya. Hal yang sama diungkapkan Haris Oematan dari JMK, yang menerangkan bahwa pegiat kemanusiaan mengelola sumber daya yang dipercayakan para umat dermawan, sponsor, dan donor.

Baca juga : HUT Kemerdekaan Momentum Tingkatkan Pemahaman Nilai Kebangsaan

“Maka, diperlukan komitmen di antara jajaran kemanusiaan untuk bertanggung jawab di semua tataran. Ini termasuk penguatan kapasitas lokal yang berada di garda terdepan dalam menjaga martabat, membantu, dan menguatkan komunitas sebagaimana semangat pada peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini,” ucapnya.

Hamid Abidin dari PFI menegaskan, organisasi kemanusiaan harus secara serius memegang komitmen untuk senantiasa akuntabel dan amanah. Ini penting karena menyangkut upaya-upaya yang berkualitas membantu yang rentan, menguatkan yang berisiko dan memulihkan yang yang terdampak.

Sementara, Abdul Rouf dari POROZ mengatakan bahwa pelaksanaan komitmen secara seksama dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan hasil bantuan kemanusiaaan. Sedangkan M Ali Yusuf mewakili HFI sekaligus sebagai konvener AP-KI, menjelaskan perlunya koordinasi dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan yang didasarkan pada penguatan kebijakan yang mendasari, mengatur, dan memayungi aktivitas teknis para pegiat kemanusiaan  di lapangan.

Baca juga : Menteri Yaqut Tegaskan Komitmen Terhadap Penegakan HAM

Ketua Umum FOZ Bambang Suherman menyatakan, di samping fakta bahwa gerakan kemanusiaan di Indonesia sangat besar dan beragam, mereka juga memerlukan napas yang panjang. Dalam proses pembangunan, ada kalanya suatu komunitas, terutama mereka yang rentan dan terpinggirkan, terdampak suatu krisis baik yang disebabkan bencana alam maupun konflik sehingga mengalami disrupsi hidup, kehidupan dan martabat mereka.

Siti Nikmah dari SEJAJAR menambahkan, dalam situasi ketika Pemerintah sebagai penanggung jawab utama, karena satu dan lain hal, tidak mampu memenuhi kebutuhan dan perlindungan dasar, pemerintah wajib memberikan akses, memfasilitasi, dan membantu pihak-pihak lain, seperti organisasi-organisasi masyarakat sipil, untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan. Dalam konteks itu, para pegiat kemanusiaan dituntut memegang teguh kaidah-kaidah kemanusaain global.

Melalui penandatanganan pernyataan komitmen oleh jaringan-jaringan anggotanya, AP-KI berharap bahwa komunitas kemanusiaan di Indonesia menjadi semakin dewasa, kompeten, dan bertanggung jawab demi penguatan gerakan kemanusiaan ke depan.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.