Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kenaikan Harga BBM Agar Subsidi Tak Dinikmati Golongan Mampu

Senin, 12 September 2022 00:09 WIB
Pengemudi sepeda motor dan ojek online mengantre untuk membeli BBM subsidi. (Foto: Patra/RM)
Pengemudi sepeda motor dan ojek online mengantre untuk membeli BBM subsidi. (Foto: Patra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah tokoh mendukung kebijakan pengalihan subsidi BBM ke Bantuan Tunai Langsung (BLT) ke masyarakat. Dengan langkah itu, diharapkan subsidi tidak lagi dinikmati golongan mampu.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memaklumi kebijakan Pemerintah tersebut. "Kebijakan kenaikan harga BBM merupakan merupakan pilihan sulit di tengah situasi pelik ini. Kami memaklumi mengapa pemerintah menaikkan harga BBM," ujarnya.

Menurut Yahya, Pemerintah harus mengambil keputusan menaikkan harga BBM agar maka keadaan menjadi semakin lebih sulit. Dalam situasi sulit seperti sekarang, NU harus ikut membantu Pemerintah mengatasi persoalan bangsa. "Caranya, kami harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban pemerintah," tuturnya.

Berita Terkait : Elite Demokrat Dan Elite Banteng Saling Adu Data

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani juga memahami kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk menekan pembengkakan subsidi dalam APBN karena berdampak kepada defisit anggaran. "Sehingga mau tidak mau harga BBM itu harus naik,” kata dia.

Menurut dia, kenaikan harga sebagai kebijakan tepat karena mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah kalangan mampu. “Kalangan industri juga banyak menggunakan BBM bersubsidi bahkan rumah tangga mampu,” ungkapnya.

Saat ini, kata Aviliani, adalah waktu yang tepat mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT). "Ini pelajaran buat Pemerintah bahwa untuk menangani hal ini kita harus mempersiapkan diri untuk mengarah ke EBT atau pindah ke gas atau ke mikrohidro,” tuturnya.

Berita Terkait : Melindungi Masyarakat Tak Mampu

Ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya menyebutkan, pemanfaatan BBM bersubsidi selama ini belum sesuai dengan prinsip keadilan. Selama ini, konsumsi bahan bakar bersubsidi didominasi masyarakat mampu.

"Konsumsi BBM didominasi masyarakat mampu. Sebanyak 80 persen Pertalite dan 95 persen Solar dikonsumsi kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak sesuai dengan prinsip distribusi dan keadilan," ungkap Berly.

Sementara, Kepala BIN Budi Gunawan menyatakan, Pemerintah mengantisipasi ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada ancaman pangan dan energi melalui pengalihan subsidi BBM. Dengan APBN yang sehat dan kuat, Pemerintah memiliki ruang untuk melindungi kelompok terbawah.

Berita Terkait : PKS: Kebijakan Harga BBM Kurang Kajian

Intelijen ekonomi BIN memprediksi, situasi global masih belum akan pulih dalam waktu dekat. “Melalui bantalan sosial yang disiapkan Pemerintah, kelompok terbawah masyarakat akan terlindungi dari gejolak harga pangan dan energi dunia yang fluktuatif,” terangnya.■