RM.id  Rakyat Merdeka - Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menggelar Rembuk Perempuan Bicara Kemiskinan dan Perlindungan Sosial.

Kegiatan ini digelar di Kampung Guji Baru, Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis  (15/9).

Acara yang diinisiasi SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KPRS) dihadiri oleh mayoritas perempuan miskin kota.

Ratusan peserta yang hadir dari berbagai pelosok kampung Jakarta terlihat antusias untuk menyuarakan aspirasi keresahan hidup ditengah melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Berita Terkait : Gaet PSSN, Bank Sinarmas Perkuat Literasi Keamanan Siber Layanan Perbankan

Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Joko Santoso, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Dewi Aryati, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Ferry S, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Barat Fitria Nurlaila, dan Humas Polda Metro Jaya, Herdiantony.

Sekretaris Nasional (Seknas) SPRI, Dika Muhammad mengatakan, demokrasi harus mendorong dan menjamin kesejahteraan dan keadilan untuk semua rakyat.

“Para perwakilan warga akan menyampaikan aspirasi secara langsung terkait persoalan kehidupan kaum miskin yang harus segera mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Dika saat membuka acara, seperti keterangan yang diterima RM.id, Kamis (15/9)

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani,mengatakan, kegiatan baik ini perlu terus dilakukan SPRI dalam menyuarakan isu-isu yang terjadi di masyarakat yang tidak terdengar di DPRD.

Berita Terkait : DPRD DKI Jakarta Sibuk Cari Pengganti Anies-Riza

Aspirasi ibu-ibu menjadi hal penting untuk mendorong perubahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di DKI Jakarta.

“Aspirasi ibu-ibu merupakan hal penting untuk bersama-sama mendorong perubahan kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di DKI Jakarta. Untuk itu saya mengapresiasi kegiatan ini, karena SPRI bisa memuntahkan aspirasi dengan cara cerdas,” ujar Rany yang disambut riuh tepuk tangan ratusan peserta yang hadir.

Di tempat terpisah, Sekretaris Wilayah SPRI DKI Jakarta, Rio Ayudhia Putra mengatakan, melalui kegiatan rembuk ini pihaknya mengharapkan dapat memberikan masukan atas perbaikan dan peta jalan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam hal meningkatkan kebijakan dan program yang berkaitan untuk menanggulangi jumlah penduduk miskin. Serta meningkatkan derajat kesejahteraan warga DKI Jakarta.

“Pemerintah Daerah didorong untuk mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) Kompensasi BBM sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). DTU yang dimaksud adalah gabungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)," terang Rio.

Berita Terkait : Pengemudi Biarkan Anjingnya Setir Mobil

Untuk DKI Jakarta sendiri, pada tahun ini jumlahnya sekitar Rp 13 triliun untuk satu tahun anggaran. Untuk tiga bulan terakhir, kurang lebih  DTY yang bersumber dari DBH yang tersedia di DKI Jakarta sebesar Rp 3,4 triliun per bulan. 

"Jika diambil dua persennya saja untuk bansos, kurang lebih berjumlah Rp 68 miliar. Jika boleh usul, sekiranya alokasi dana 2 persen tersebut dapat digunakan  Pemprov DKI Jakarta untuk menyalurkan bansos kepada keluarga miskin dan rentan yang tidak masuk ke dalam DTKS," imbuhnya.■