Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Akademisi Uncen Papua Imbau Enembe Ikuti Jejak Mandela

Kamis, 6 Oktober 2022 20:03 WIB
Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua Laus Deo Calvin Rumayom (Foto: Istimewa)
Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua Laus Deo Calvin Rumayom (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Papua Lukas Enembe sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi. Hal ini membuat penanganan kasus Enembe tersendat. KPK memiliki kewenangan untuk menjemput paksa Enembe, tetapi memutuskan untuk mempersuasi guna menghindari konflik dan kekacauan di Papua.

Menyikapi kondisi tersebut, akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua Laus Deo Calvin Rumayom mengatakan, kasus Enembe maupun kasus bupati-bupati lainnya di Papua harus ditangani secara khusus dan hati-hati. Mengingat mereka berada dalam komunitas masyarakat yang pernah mengalami trauma.

“Sehingga, kalau terjadi kasus korupsi seperti ini, kita harus jelaskan kepada masyarakat, bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan soal pelanggaran HAM. Ini murni kasus penyalahgunaan kewenangan,” terang Laus, seperti keterangan yang diterima redaksi, Kamis (6/10).

Ketua Analisis Papua Strategis ini menjelaskan, kalau yang digaungkan jemput paksa atau narasi-narasi tanpa penjelasan yang lebih spesifik, masyarakat akan mempunyai kesimpulan sendiri-sendiri. Dampaknya, KPK akan kesulitan memeriksa Enembe.

Baca juga : Tokoh Pemuda Papua Imbau Enembe Segera Penuhi Panggilan KPK

“Persoalan Gubernur Papua ini adalah persoalan kita bersama. Kita tidak boleh biarkan Bapak Lukas sendiri, tidak boleh biarkan Pemprov Papua ini sendiri, tidak boleh biarkan KPK bergerak sendiri, TNI-Polri bergerak sendiri,” imbau Laus.

Dia melihat, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peristiwa ini. Peristiwa untuk melahirkan sebuah konsep pembangunan Papua dengan satu perspektif baru, yaitu pendekatan antropologis, pendekatan filosofis, pendekatan partisipatif, yang melibatkan masyarakat secara bersama-sama.

“Pengalaman dari kasus hari ini menjadi sebuah peta demokrasi kita di Papua ke depan dan di Indonesia, bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu tentu sudah harus ada di dalam matriks atau statistik. Kurangnya di mana. Yang kurang-kurang inilah yang kita ambil, kita siapkan untuk 20 tahun ke depan. Tidak boleh terulang kembali, misalnya mencegah terjadinya korupsi, mencegah terjadinya pelanggaran HAM, mencegah terjadinya konflik budaya dan konflik sosial, dan lain-lain,” ujar Laus.

Untuk tujuan itu, Laus telah menginisiasi gerakan dengan membentuk Tim Advokasi Independen bagi Enembe. Yang dilakukan tim ini antara lain mengoleksi semua data, informasi untuk dikaji, diolah. Tim advokasi ini tidak memihak ke Enembe atau KPK, tetapi secara independen.

Baca juga : Tokoh Pemuda Papua: Enembe Jangan Mangkir Lagi

“Advokasi ini diperlukan, supaya jangan ada korban. Supaya jangan masyarakat kita tertipu, jangan masyarakat kita miskin dengan data, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang kemudian berimplikasi pada gerakan perlawanan. Terkesan itu terjadi bukan saja karena mobilisasi tetapi karena masyarakat tidak punya pemahaman politik yang baik, tidak punya pengetahuan tentang informasi-informasi mana yang benar dan mana yang hoaks,” kata Laus.

Dia melanjutkan, Tim Advokasi Indepen ini menganggap bahwa semua berkepentingan untuk memperbaiki Papua ke depan. Sehingga dalam kasus ini, tim tidak hanya berdebat secara hukum dan politik, tetapi berdebat untuk memperbaiki Papua 20 tahun ke depan. “Sehingga, siapa pun pemimpin Papua ke depan, siapa pun bupati-bupati di Papua dan Papua Barat ke depan, kita tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” terang Laus.

Kepada Enembe, Laus berpesan dapat mengikuti jejak Nelson Mandela yang menjadi contoh bagi negara-negara demokrasi di dunia. Setelah 27 tahun dipenjara, Nelson Mandela tetap menyerukan perdamaian dan pengampunan bagi lawan-lawan politiknya. Nelson Mandela dikenang sebagai tokoh politik yang berani memberikan pengampunan kepada Apartheid. Karena dengan pengampunan itulah, Afrika Selatan kini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihargai, bangsa yang bermartabat.

“Gubernur Papua sebagai pemimpin Papua harus bisa mengampuni dirinya sendiri, mengampuni rakyatnya, mengampuni pihak-pihak yang menghakimi dirinya. Karena dengan mengampuni, ia akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan apa yang menjadi haknya,” pesan Laus.

Baca juga : Pemuka Gereja KINGMI Papua Minta Enembe Jujur Ke KPK

Laus berharap, Enembe tetap kuat, tetap tegar, tetap menggunakan hikmah Tuhan. “Kesalahan sebagai manusia pasti terjadi, tetapi kalau kita punya niat baik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, pasti Tuhan akan buka jalan,” tutupnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.