Dewan Pers

Dark/Light Mode

Kasus Waskita Karya

Kejagung Usut Korupsi Dana Kredit Rp 2 Triliun

Jumat, 7 Oktober 2022 07:30 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (Foto: Antara).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. (Foto: Antara).

RM.id  Rakyat Merdeka - Lagi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani kasus kakap. Kali ini penyelewengan dana kredit dari bank pada proyek PT Waskita Karya.

“Kita juga sedang mendalami kasus dugaan penggunaan fasilitas Substance Finance atau SCF sebesar Rp 2 triliun,” ungkap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kuntadi, kemarin.

“Dari hasil penyidikan kita, penggunaan dana tersebut diduga tidak sesuai dengan peruntukannya,” lanjutnya.

Berita Terkait : Dapat PMN, Waskita Karya Kebut Pembangunan Proyek Infrastruktur

Salah satu modus penyelewengannya menggunakan invoice ganda atau fiktif dari PT Waskita Beton Precast.

Penyidik Gedung Bundar tengah menelusuri ke mana aliran dana hasil penyelewengan.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah membenarkan penyidikan kasus fasilitas pembiayaan Waskita Karya. “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) sudah keluar kok,” ujarnya.

Berita Terkait : Tiga Pilar Banteng Bantu Korban Tragedi Kanjuruhan

Awalnya, Kejagung menguak pekerjaan fiktif Waskita Beton. Belakangan merembet ke perusahaan induknya: Waskita Karya.

Penyidik pun mendalami hubungan para tersangka kasus Waskita Beton dengan pihak yang terlibat korupsi kredit Waskita Karya.

Dalam penyidikan kasus proyek fiktif Waskita Beton 2016- 2020, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka. Yang terbaru, Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical (MMM) Mischa Hasnaeni Moein, Direktur Utama Waskita Beton Jarot Subana dan General Manager Waskita Beton Kristadi Juli Harjanto.

Berita Terkait : Mahfud MD Sebut Biaya Pengusutannya Rp 5 M

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengemukakan, perkara Hasnaeni merupakan bagian dari pengusutan proyek fiktif di Waskita Beton. Yang merugikan Rp 2,5 triliun.

Praktik lancung ini berlangsung sejak 2016 hingga 2020

“Terkait pelaksanaan subkontrak fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya,” jelas Sumedana.
 Selanjutnya